Bikin Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan jenis sertifikat tanah alas hak yang paling kuat dan penuh yang diakui oleh hukum agraria Indonesia.

Karenanya, pemilik SHM mempunyai hak penuh atas penggunaan, pengelolaan, pemindahan, dan pengalihan tanah tersebut.

SHM juga berlaku seumur hidup, dapat diwariskan, dan tidak memiliki batas waktu penggunaan.

Baca juga: Sama-sama Sertifikat Rusun, Ini Perbedaan SHM Sarusun dan SKBG Sarusun

Namun, ketika masyarakat ingin membuat SHM, kantor apa yang harus didatangi?

"Mengurus SHM bisa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten dan kota seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Harison Mocodompis kepada Kompas.com, dikutip Rabu (27/08/2025).

Kantor BPN atau Kantor Pertanahan (Kantah) adalah unit kerja di bawah Kementerian ATR/BPN yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pertanahan di tingkat kabupaten/kota, seperti pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, dan pelayanan masyarakat terkait sertifikasi hak tanah.

Instansi ini merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Syarat dokumen yang harus dibawa

Berdasarkan informasi dari aplikasi Sentuh Tanahku, berikut syarat dokumen yang harus dibawa untuk membuat SHM di Kantah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas (KTP dan KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat asli
6. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya
7. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon
10. Pernyataan tanah tidak sengketa
11. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Penyelesaian proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 18 hari kerja dengan tarif dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang pemecahan.

Berapa Biayanya?

Biaya untuk membuat SHM berbeda-beda, tergantung luas lahan, jenis tanah, dan lokasi tanah.

Misalnya untuk tanah yang bukan berasal dari tanah adat dengan luas 200 meter persegi non-pertanian di Provinsi Jawa Barat, biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 548.000. Rinciannya:

• Biaya pendaftaran: Rp 50.000,
• Biaya pemeriksaan tanah: Rp 358.000, dan
• Biaya pengukuran: Rp 140.000

Adapun simulasi penghitungan biaya ini bisa diketahui lewat aplikasi Sentuh Tanahku.