Tak Sembarangan, Ini Para Pihak yang Bisa Blokir Sertifikat Tanah
JAKARTA, KOMPAS.com - Tak bisa dilakukan sembarangan, blokir sertifikat tanah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mulai dari perorangan, badan hukum, maupun penegak hukum.
Sebagaimana diketahui, blokir sertifikat merupakan salah satu layanan pertanahan untuk membereskan konflik atau sengketa pertanahan.
Informasi mengenai blokir sertifikat tanah tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria da Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
Baca juga: Apa Itu Blokir Sertifikat Tanah? Pahami Definisi serta Prosedurnya
"Peraturan blokir (sertifikat tanah) ada di aturan tersebut," ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Pihak yang Bisa Ajukan Blokir Sertifikat Tanah
Dalam pasal 4 beleid tersebut tertulis, permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan, perorangan atau badan hukum wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran, terdiri dari:
- Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
- Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau
- Bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.
Sementara untuk penegak hukum, seperti di dalam Pasal 7, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
Selain itu, Pasal 19 menyebutkan bahwa pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kantor Wilayah; atau pertimbangan dalam keadaan mendesak.
Menurut Pasal 20, pencatatan blokir sebagaimana dimaksud dilakukan untuk:
- Penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional;
- Penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Masih Asing Terdengar, Ini Penjelasan Blokir Sertifikat Tanah
Syarat Blokir Sertifikat Tanah
Melansir laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (20/8/2025), ada beberapa syarat yang harus ditempuh untuk mengajukan blokir sertifikat tanah sebagai berikut:
- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- Surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa
- Sertifikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)
- Keterangan Identitas diri; Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
- Alasan pemblokiran.
Cara Ajukan Blokir Sertifikat Tanah
Pasal 8 beleid tersebut menjelaskan, pengajuan permohonan pencatatan pemblokiran disampaikan melalui loket Kantor Pertanahan setempat disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan.
Kemudian, petugas loket melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan.
Dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap, petugas loket menyampaikan kepada pemohon bahwa persyaratan telah lengkap dan pemohon membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Berapa Lama Jangka Waktu Blokir Sertifikat Tanah? Ini Jawabannya
Biaya yang dimaksud merupakan biaya untuk melaksanakan pengkajian dan pencatatan. Berikutnya, petugas loket menerima berkas permohonan yang telah lengkap dilampiri dengan bukti pembayaran, dan pemohon diberikan bukti penerimaan berkas.
Lanjut Pasal 11, apabila hasil pengkajian menerima permohonan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan blokir.
