JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2021, sebanyak 340 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Selatan bakal mendapatkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera V Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR A Darwis mengatakan hal ini dalam siaran pers, Selasa (22/06/2021).
"340 unit rumah bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan program PSU," jelas Darwis.
Penyaluran bantuan PSU di Sumatera Selatan tersebar di enam lokasi perumahan bersubsidi dengan total anggaran senilai Rp 1,921 miliar.
Beberapa lokasinya antara lain Kota Palembang mendapatkan 124 unit dengan nilai Rp 646,31 juta yang terbagi menjadi dua lokasi perumahan.
Kedua perumahan tersebut yaitu Griya Sematang Sejahtera sebanyak 74 unit dan Griya Lembah Hijau sebanyak 50 unit.
Lalu, Kota Lubuk Linggau sebanyak 51 unit di Perumahan Grand Ville Taba Lestari dengan nilai bantuan PSU Rp 279,43 juta.
Baca juga: Pengembang Rumah Tukang Dapat Insentif PSU, Simak Syaratnya
Selanjutnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 52 unit di Perumahan Adzikro dengan nilai Rp 287,43 juta.
Kemudian, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 63 unit di Perumahan Palem Hijau Residence dengan nilai Rp 407,7 juta, serta Kabupaten Banyuasin 50 unit di Perumahan Bukit Indah Residence dengan nilai Rp 300,24 juta.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian layak.
Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan rumah subsidi, Kementerian PUPR menyalurkan bantuan PSU di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Selatan.
"Kami ingin agar kualitas rumah subsidi tidak hanya baik dari sisi konstruksi bangunan saja, tapi juga fasilitas di dalam lingkungannya, seperti jalannya juga harus baik,” ujar Khalawi.
Harapannya, pengembang rumah subsidi di Sumatera Selatan dapat lebih bersemangat dalam membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami juga akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pelaku pembangunan dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR,” tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.