Pembangunan IKN Bakal Hadapi Sejumlah Risiko Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru mengedepankan inisiatif hijau.

Menurut Jokowi, IKN baru ini akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan green-credential (kredensial hijau).

Misalnya, berupa penggunaan kendaraan listrik, monorel, dan taksi drone sebagai bagian dari 'kota bersih'.

Namun, Fitch Solutions Country Risk & Industry Research menyoroti pembangunan IKN baru juga menghadapi risiko lingkungan.

"Kami mengingatkan, setiap inisiatif hijau perlu mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang lebih luas," tulis Fitch dalam laporannya kepada Kompas.com, Senin (31/05/2021).

Saat ini, Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan hutan hujan dan populasi orang utan terus mengalami peningkatan ancaman karena penggundulan hutan.

Daerah di sekitar lokasi IKN baru juga telah mengalami deforestasi yang cukup besar dan
penebangan hutan.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingin IKN Jadi Smart City Rujukan Dunia

Kemudian, dengan adanya perkembangan IKN baru ini akan menambah tekanan lebih lanjut pada lanskap kawasan tersebut.

IKN baru yang diusulkan terletak sekitar 50 kilometer ke daratan dari Pelabuhan Semayang di Balikpapan.

Dengan demikian, hal ini juga akan membutuhkan infrastruktur jalan untuk meningkatkan jaringan transportasi.

Bahkan, kota ini juga dekat dengan dua cagar alam.

"Wilayah ini telah mengalami penebangan liar (yang) menghilangkan sebagian besar hutan asli di provinsi tersebut," lanjut laporan Fitch.

Artinya, upaya konstruksi di IKN baru perlu mempertimbangkan pedoman konservasi hutan hujan.

Sebagai pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) perusahaan menjadi lebih penting dalam mengukur dampak sosial dari investasi.

"Kami berharap bank menjadi semakin enggan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak memenuhi kriteria LST mereka secara memadai," tutup laporan Fitch.