Tahun 2021, Sektor Konstruksi Tanah Air Diprediksi Tumbuh 8,7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2021, pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia diprediksi bakal tumbuh positif sebesar 8,7 persen.

Pada tahun lalu, pertumbuhan sektor konstruksi tanah air sempat mengalami kontraksi yang ditandai dengan angka minus 3,3 persen.

"Kami memperkirakan konstruksi tumbuh sebesar 8,7 persen secara riil pada tahun 2021," tulis Fitch Solutions Country Risk & Industry Research dalam laporan yang diterima Kompas.com, Senin (26/04/2021).

Pertumbuhan signifikan sektor konstruksi pada tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dorongan penggunaan produk domestik, serta berbagai dukungan di bidang infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah.

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) baru di Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Lembaga ini nantinya akan memfasilitasi lebih banyak investasi dalam pembangunan infrastruktur dengan mengurangi ketidakpastian hukum dan membuka penanaman modal bagi investor asing.

Baca juga: Sosrobahu, Temuan Bersejarah dalam Dunia Konstruksi Indonesia

Beberapa dana dari asing yang didorong Pemerintah misalnya Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (AS).

Badan investasi asal AS tersebut diketahui telah menunjukkan minat untuk membenamkan modal di Indonesia.

Meski begitu, komitmen investasi Koorporasi Keuangan Pembangunan Internaisonal AS yang dikonfirmasi masih sangat terbatas.

"Kami mengharapkan proyek-proyek di tol dan jalan raya menjadi prioritas pertama INA, karena efeknya ganda terhadap pertumbuhan ekonomi (Indonesia)," lanjut Fitch.

INA dilaporkan sedang menyeleksi beberapa proyek infrastruktur, termasuk konsesi jalan senilai 2,6 miliar dollar AS atau setara Rp 37,64 triliun.

Walau begitu, akan ada sejumlah hambatan dalam investasi INA karena banyaknya tantangan politik yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Fitch berharap, berbagai proyek infrastruktur berskala besar bisa diselesaikan sebelum periode kedua masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai.