Pemkab dan Pemkot di NTT Diminta Segera Validasi Data Kerusakan Rumah akibat Bencana

Kompas.com - 23/04/2021, 06:00 WIB
Tenda darurat sebagai USBD SMP Satu Atap (Satap) Mesi dibawah rumpun Bambu Betong Torok, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur, NTT, Rabu, (14/4/2021. sebanyak 56 siswa melaksanakan ujian didalam tenda darurat berwarna biru tersebut. (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR) KOMPAS.COM/MARKUS MAKURTenda darurat sebagai USBD SMP Satu Atap (Satap) Mesi dibawah rumpun Bambu Betong Torok, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur, NTT, Rabu, (14/4/2021. sebanyak 56 siswa melaksanakan ujian didalam tenda darurat berwarna biru tersebut. (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR)

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah kabupaten dan kota (pemkab dan pemkot) di wilayah itu, agar segera melakukan validasi data jumlah rumah warga.

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu menyampaikan hal itu, di Kupang, Kamis (22/4/2021).

Validasi rumah yang dimaksud, baik itu kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Semua data itu sudah harus diberikan paling lambat tanggal 26 April mendatang.

"Data by name, by adress, nomor KTP, nomor KK harus lengkap divalidasi untuk diberikan bantuan," kata Marius.

Baca juga: Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Marius menuturkan, pemerintah kabupaten dan kota harus cepat tanggap karena situasinya sangat penting mengingat masyarakat sangat membutuhkan bantuan.

Bantuan yang akan diberikan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 500.000 per bulan per kepala keluarga (KK) selama 6 bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan kota," tegas Marius.

Sesuai pertemuan dengan jajaran Kementerian/Lembaga, Kementerian Sosial membutuhkan data dari kabupaten dan kota terkait jumlah korban meninggal agar bisa diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.

Kementerian PUPR juga membutuhkan data lengkap tentang kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan, baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota.

Sementara Kementerian Kesehatan membutuhkan data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan.

Demikian halnya dengan Kementerian Pendidikan yang membutuhkan data kerusakan-kerusakan sarana pendidikan.

"Kami harapkan dengan data tersebut  ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," tuntas Marius.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X