2.063 Rumah Subsidi di NTB Dapat Bantuan PSU Senilai Rp 11,14 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan untuk 2.063 unit rumah pada Tahun 2022.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fitrah Nur memastikan hal itu dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/3/2021).

"Untuk Provinsi NTB sendiri, target bantuan PSU tahun 2022 yaitu sebanyak 2.063 unit," jelas Fitrah.

Adapun total anggaran pembangunan PSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan disalurkan tahun 2022 senilai Rp 11,14 miliar.

Fitrah mengungkapkan, bantuan PSU tersebut diberikan untuk NTB karena dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertumbuhan dan pengembangan di bidang perumahan teramat besar pada masa mendatang.

Oleh karena itu, salah satu wujud dorongan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan adalah dengan memberikan bantuan PSU.

Baca juga: Tahun Ini, 1.816 Rumah Subsidi di Sulawesi Utara Dapat Bantuan PSU

PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bantuan PSU dari Pemerintah diperuntukkan bagi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Penyaluran bantuan PSU di Provinsi NTB dibutuhkan karena daerah itu telah dinobatkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Fitrah menuturkan, keberhasilan rencana pengembangan dan target perumahan tentunya tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak.

Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, namun juga pengembang perumahan dan perbankan memiliki peran penting untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu, kerja sama antar pemangku kepentingan diperlukan dalam penyelenggaraan perumahan.

“Dalam hal peningkatan kualitas hunian dan lingkungan dengan memberikan bantuan stimulan PSU rumah MBR yang dibangun oleh pengembang dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan jalan akses antar perumahan,” tutup Fitrah.