Kementerian ATR/BPN Rancang Strategi Redistribusi Tanah dengan KLHK

Kompas.com - 08/01/2020, 08:04 WIB
Rapat koordinasi redistribusi tanah Ruang Rapat Menteri LHK, Senin (6/1/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Rapat koordinasi redistribusi tanah Ruang Rapat Menteri LHK, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencapai target maksimal selama 3 tahun terakhir. 

Program tersebut bertujuan untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan.

Maka dari itu, diperlukan penataan aset meliputi legalisasi aset maupun redistribusi tanah.

Di samping itu, program redistribusi tanah juga mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu tugas utamanya saat ditunjuk sebagai Wakil Menteri.

"Ada dua tugas saya saat menjadi Wakil Menteri yakni mengurangi sengketa dan konflik agraria serta redistribusi tanah," kata Surya pada laporan tertulisnya kepada Kompas.com.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaannya sudah mencapai angka di atas 100 persen pada tahun 2019. Kegiatan redistribusi tanah ini juga akan dilanjutkan mengingat masih ada masyarakat yang tinggal di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bakal Gandeng Swasta Bangun Sistem Informasi Pertanahan

"Ke depan kami ingin melaksanakan kegiatan redistribusi tanah dengan pendekatan tata ruang dan lingkungan," ujar Surya.

Kenenterian ATR/BPN juga akan menetapkan 7 provinsi sebagai pilot project,  melibatkan kepala daerah karena memiliki kewenangan dalam menetapkan lokasi.

Namun, Surya mengaku membutuhkan keikutsertaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK).

Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyarankan untuk segera membentuk tim kerja guna mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah.

Hingga tahun 2019 lalu, program redistribusi tanah mencapai 2,5 juta hektar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X