Kajian IAP, Butuh 192.513 Sumur Resapan Atasi Banjir Jakarta

Saat ini, perlu adanya water management system yang andal dan optimal di bagian tengah karena kapasitas drainase di Jakarta sudah tak lagi memadai.

Dani mengingatkan betapa pentingnya water management system untuk mengalirkan air di sistem internal kota yang dianggap sudah diabaikan selama beberapa tahun terakhir.

"Baik dari saluran drainase mikro lingkungan maupun drainase makro harus dibenahi sehingga terkoneksi dan dapat berfungsi dengan baik," terang Dani.

Baca juga: Ini Daftar Perumahan yang Terendam Banjir Awal Tahun 2020

Terakhir, dibutuhkan peningkatan kapasitas non-struktur dan regulasi dapat dilakukan dengan penataan kawasan hulu dengan menetapkan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek.

“Pembangunan di Puncak maupun kawasan hulu lainnya berdampak pada Penerimaan Daerah, perlu dipikirkan langkah insentif dan kompensasi yang jelas untuk moratorium pembangunan di hulu," tutur Dani.

Pada bagian tengah dan hilir diperlukan konsolidasi lahan maupun penertiban bangunan di sekitar aliran sungai dengan penambahan Ruang Terbuka Hijau dan taman yang berfungsi sebagai sebagai rainwater collecting/waterpark seperti yang diterapkan Belanda di Rotterdam.

Kapasitas tata kelola perkotaan pun harus ditingkatkan ke level metropolitan governance  yang mengedepankan kerjasama lintas administrasi di Jabodetabek dan Pemerintah Pusat.

“Para pengambil keputusan di Pusat maupun Jakarta harus bisa menahan ego masing-masing untuk mendinginkan suasana," cetus dia.

Dani mengatakan, harus terjalin kolaborasi yang kompak antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antar Daerah dengan Daerah, dan antar kelompok masyarakat, agar banjir dapat teratasi dengan baik.