Indonesia-Jepang Sepakat Perpanjang Kerja Sama Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang Akaba Kazuyoshi menandatangani perpanjangan kesepakatan pembangunan infrastruktur.

Kerja sama pembangunan infrastruktur sebelumnya, akan berakhir pada Minggu (29/12/2019) mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri MLIT Akaba Kazuyoshi menandatangani kerja sama tersebut di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (26/12/2019).

Kesepakatan kerja sama ini meliputi delapan lingkup eksisting, seperti pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, bangunan gedung, dan penyediaan perumahan.

Kemudian, pengembangan wilayah dan perkotaan, pengelolaan bencana, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dua lingkup tambahan baru seperti pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.

“Kerja sama yang kami kembangkan ini sesungguhnya merupakan penghubung antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia. Ini meningkatkan kerja sama, friendship, people to people relationship dengan moto kerja bersama dan maju bersama,” terang Basuki.

Pertemuan Basuki dan Kazuyoshi membahas masalah water disaster management, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam penanganan bencana air, Pemerintah Indonesia dan Jepang sedang menjalin kerja sama dengan studi bendungan di Bendungan Kedungombo Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang.

Baca juga: Kepolisian dan Jasa Marga Kerjasama Pakai Kamera ETLE Lebih Canggih

Studi Bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) yang selesai pada akhir Desember 2019. Sedangkan, Studi Bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT.

Kazuyoshi mengatakan bahwa dengan adanya bendungan memiliki peran penting terutama bagi wilayah yang sering terkena bencana banjir seperti di Indonesia dan Jepang.

“Di Jepang sudah sulit membangun bendungan baru. Oleh karena itu, kami memanfaatkan bendungan yang ada sebagai pengendali banjir dan sumber tenaga listrik,” ujar Kazuyoshi.

Selanjutnya, pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban yang telah mencapai 55,8 persen per November 2019.

“Akan kami selesaikan pada April 2020, karena pada Mei-Juni 2020 Pelabuhan Patimban akan beroperasi,” sebut Basuki.

Kazuyoshi mengharapkan, jalan akses tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Karena, banyak perusahaan Jepang tertarik untuk memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai kegiatan ekspor-impor produk.

Tak hanya itu, ia juga berencana membangun proyek terowongan di Tol Payakumbuh–Pekanbaru menggunakan teknologi dari Jepang. Saat, ini JICA tengah melakukan Feasibility Study (FS) pada proyek tersebut.

Baca juga: Indonesia Harap Kerjasama Infrastruktur dengan Timor Leste Meningkat

Direncanakan terdapat lima terowongan dengan total panjang 8,95 kilometer yang menembus pegunungan Bukit Barisan.

Berkaitan hal tersebut, Basuki meminta pihak JICA mempercepat studi yang dilakukan.

“Kalau Jepang yang melakukan studi memang memakan waktu lebih lama karena detail, tapi kalau studi bisa dipercepat sangat baik,” tuntas Basuki.