Tahun 2020, Subsidi Selisih Bunga Rumah Rakyat Resmi Dicabut

Kompas.com - 26/12/2019, 16:18 WIB
Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo,  Direktur Utama LPPDPP Arief Sabarudin, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto pada saat konferensi pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis, (26/12/2019). Kompas.com/SuhaielaDirektur Utama PT SMF Ananta Wiyogo,  Direktur Utama LPPDPP Arief Sabarudin, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto pada saat konferensi pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis, (26/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto memastikan program pembiayaan perumahan Subsidi Selisih Bunga ( SSB) pada tahun 2020 mendatang dihentikan.

Eko beralasan, SSB dihentikan karena beban fiskalnya cukup tinggi. Sebaliknya, jika tetap dijalankan, harus disiapkan subsidinya.

"Kita sama-sama tahu kalau SSB dijalankan, misalnya kreditnya diluncurkan, KPR-nya diterbitkan tahun ini, kita harus mengawal 15-20 tahun ke depan untuk menyiapkan sedikit subsidi bunga," terang Eko saat Konferensi Pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis, (26/12/2019).

Tahun 2019, Pemerintah menargetkan dapat membangun rumah 100.000 unit untuk program SSB. Namun, program ini meleset dari target.

Baca juga: Begini Rapor Pemerintah untuk Program Pembiayaan Perumahan Rakyat

Pencapaian program SSB ini 99.907 unit dari anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.

Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa pembiayaan SSB memiliki mekanisme yang berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Selain itu, pengajuan KPR dengan skema SSB ini tidak semuanya bisa lolos dalam Satuan Kerja PUPR.

Meskipun dilakukan pengujian namun tak bisa diterima karena berbagai kendala. Sebut saja, dokumen tidak lengkap, kelompok sasaran tidak tepat, maupun rumah yang akan dibangun tidak benar-benar siap.

"Mulai dari dokumen tidak lengkap, kelompok sasarannya tidak pas, kemudian rumahnya juga tidak siap-siap amat. Itu yang kemudian angkanya tidak bisa mencapai 100.000 unit," sebut Eko.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X