Pembiayaan, Masalah Terbesar yang Mengganjal Pembangunan Jalan Tol

Kompas.com - 13/12/2019, 19:09 WIB
Ira Ariani selaku Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi DJPI PUPR, Eka Setia Adrianto selaku Corporate Finance Jasa Marga, dan Kris Ade Sudiyono selaku CEO Astra Infra pada Seminar Investasi Infrastruktur Jalan Tol, Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat, (13/12/2019). Kompas.com/SuhaielaIra Ariani selaku Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi DJPI PUPR, Eka Setia Adrianto selaku Corporate Finance Jasa Marga, dan Kris Ade Sudiyono selaku CEO Astra Infra pada Seminar Investasi Infrastruktur Jalan Tol, Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat, (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) menyebut, pembiayaan merupakan masalah terbesar yang mengganjal mulusnya pembangunan jalan tol di Indonesia.

Padahal, pembangunan infrastruktur konektivitas ini dapat memacu pertumbuhan daya saing bangsa yang saat ini berada di peringkat 72 secara global.

Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Ira Ariani mengatakan, anggaran yang dibutuhan untuk membangun 1.500 kilometer jalan tol periode 2020-2024 senilai Rp 2.000 triliun. 

Angka ini di luar kebutuhan dana untuk membangun tambahan panjang jalan tol 2.000 kilometer hingga 2030.

Menurut Ira, APBN hanya dapat memenuhi dana sebesar Rp 623 triliun. Anggaran sebesar ini pun, harus dibagi dengan peruntukan lainnya seperti jembatan, perumahan, dan permukiman. 

Jadi, sisanya harus dicari sumber pendanaan lainnya dari non-APBN. Salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 1.435 triliun.

Baca juga: Kementerian PUPR Perbaiki Tanggul Jebol di Muara Baru

Ada dua aspek terkait KPBU yakni pendanaan dan pembiyaan. Dalam pendanaan diperlukan peran aktif pemerintah, seperti biaya pengguna melalui tarif jalan tol, pendapatan melalui pemanfaatan rest area, pembiayaan melalui anggaran Pemerintah dan Swasta, biaya dari perusahaan infrastruktur, bank komersial, serta investor.

Pada pembiayaan alternatif, dari APBN yang tersedia dioptimalkan melalui KPBU terkait availability payment dan Built, Operate, Transfer (BOT) oleh swasta.

Untuk pendekatan pembiayaan alternatif ini terdapat enam langkah yang akan dilaksanakan. Salah satunya perencanaan terkait pembiayaan yang komprehensif dan matang serta meningkatkan kapasitas pembiayaan KPBU.

Terkait kemajuan pembiayaan pembangunan jalan tol pada tahun 2019, saat ini sudah terbangun jalan tol sepanjang 1.223 kilometer yang sudah dilakukan sejak tahun 2015.

Contohnya, Jalan Tol Kunciran-Serpong dan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol Jakarta-Cikampek II Elevated yang telah diresmikan.

Baca juga: Program Sanimas IsDB, Upaya Kementerian PUPR Wujudkan Lingkungan Sehat

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X