Reformasi Angkutan Umum Perkotaan

Bantuan berupa armada bus besar dan bus sedang, disesuaikan dengan kondisi kapasitas jaringan jalan yang ada. Dimulai dengan masterplan atau rencana induk penataan transportasi umum di daerah yang akan diberikan bantuan armada itu.

Ada yang masih bertahan hingga sekarang dan berkembang, tetapi cukup banyak juga hanya beroperasi ala kadarnya.

Terlebih jika mendapatkan kepala daerah berikutnya yang tidak memiliki kemauan dan komitmen politik memajukan transportasi umum, dipastikan program yang sudah dilakukan kepala daerah sebelumnya tidak dilanjutkan.

Di samping itu, kelemahan selama ini tidak dilakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Ditjen Perhubungan Darat.

Peradaban bertransportasi merupakan program bantuan operasional transportasi umum ke dearah dengan skema pembelian layanan, sebenarnya hampir sama dengan yang diterapkan pada Trans Jakarta dan Trans Jateng.

Bedanya, kalau Trans Jakarta dan Trans Jateng dibiayai APBD Provinsi masing-masing. Sedangkan program buy the service menggunakan APBN. Berbagi peran dengan daerah dalam hal menyediakan fasilitas utama, penunjang dan manajemen rekayasa lalu lintas.

Armada yang digunakan berlantai rendah (low deck) atau normal (normal deck). Tidak diperlukan halte tinggi, cukup dipasang rambu perhentian bus tepi jalan, jika pemda belum memiliki anggaran.

Sistem pembayaran menggunakan kartu pintar (smartcard). Fasilitas transportasi umum harus memperhatikan kebutuhan sahabat disabilitas, lanjut usia (lansia), anak-anak dan wanita hamil.

Operator diupayakan yang sudah ada supaya tidak terjadi gejolak sosial, menggeser bukan menggusur.

Program ini juga untuk memberikan jaminan kelangsungan bisnis operator transportasi umum di daerah yang sudah tahap mengkhawatirkan atau mati suri. Bahkan di Denpasar, dapat dikatakan sudah tidak ada lagi layanan angkutan umum reguler.