Reformasi Angkutan Umum Perkotaan

Kedua, strategy of the city merupakan wewenang pemerintah kota/kabupaten yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan prioritas internal mereka sendiri, melengkapi sumber daya yang tersedia dari sumber lokal, dan mengalokasikan sumber daya di tempat mereka untuk mencapai tujuan kota.

Dan ketiga, strategy In the city, fokus pada lembaga pelaksana, baik sektor swasta maupun publik, yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas, atau memasok layanan di bidang transportasi perkotaan.

Langkah awal

Pada 6 Desember 2019 telah dilakukan Pendantanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan 5 Gubernur (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali) dan 5 Walikota.

Ini merupakan langkah awal yang baik untuk melakukan reformasi transportasi umum di daerah. Skmea pembelian layanan atau buy the service akan diberikan pada lima kota sebagai percontohan.

Kelima kota yang akan mendapat bantuan operasional hingga seluruh koridor yang dibutuhkan terpenuhi semua.

Koridor yang diberikan melayani rute kawasan aglomerasi. Kelima kota itu adalah Medan (8 koridor), Palembang (9 koridor), Yogyakarta (3 koridor), Surakarta (5 koridor), dan Denpasar (5 koridor).

Sebelumnya kelima kota itu sudah mengoperasikan transportasi umum berupa bantuan armada bus. Trans Mebidang di Medan, Trans Musi di Palembang, Trans Yogyakarta di Yogyakarta, Batik Solo Trans di Surakarta dan Trans Sarbagita di Denpasar.

Cuma dalam perkembangannya tidak begitu berkembang dengan baik. Salah satu kekurangannya adalah tidak adanya pola subsidi memadai yang tepat.

Sejak 2004, Kementerian Perhubungan telah memulai langkah penataan transportasi umum melalui program bantuan sejumlah armada bus ke sejumlah daerah.