Tarif Tol Kunciran-Serpong Bakal Lebih Mahal DIbanding JORR 1

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 ruas Kunciran-Serpong resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (6/12/2019).

Meski sudah bisa dilintasi, namun jalan bebas hambatan ini masih belum bertarif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini tarif tol Kunciran-Serpong masih dalam pembahasan.

"Nanti akan dihitung Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)," ucap Basuki di Gerbang Tol Parigi.

Dia melanjutkan, tarif tol nantinya ditentukan oleh harga serta konstruksinya.

Baca juga: Jokowi Sebut Tol Kunciran-Serpong Tingkatkan Perekonomian Banten

"Ini kan tol yang baru. Jadi dimulai pada tahun 2007, kemudian tanda tangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tahun 2008. Kemudian harga tanahnya jauh lebih besar daripada konstruksinya, mungkin," jelas Basuki.

Senada dengan Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit memperkirakan tarif tol di ruas baru tersebut akan lebih tinggi dibanding Tol JORR 1.

Ini karena nilai investasi ruas-ruas tol baru yang menjadi bagian dari JORR 2 lebih tinggi. Padahal idealnya, tarif jalan tol yang berada di luar pusat ibu kota semakin murah.

"Padahal kalau dari teorinya, semakin luar semakin murah. Jaraknya jauh semakin ke dalam semakin mahal, agar orang tertarik keluar," ucap Danang.

Untuk itu, Danang melanjutkan, saat ini pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga sedang menyusun perbaikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 mengenai integrasi tarif, yang ditargetkan rampung pertengahan tahun 2020.

Danang berharap, dengan selesainya peraturan ini, maka integrasi tarif tol bisa dilaksanakan, sehingga ongkos yang dibebankan semakin murah.

Selain itu, menghadapi integrasi tarif rencananya ruas jalan tol ini akan menerapkan sistem pembayaran tanpa kartu atau cardless.

"Menghadapi integrasi tarif yang akan kami lakukan dengan metode cardless tanpa kartu, yang akan kami mulai tendernya kira-kira kuartal kedua atau awal kuartal ketiga tahun 2020," tutur dia.

Sistem pembayaran ini, lanjut Danang, akan menjadi ciri khas dari jaringan tol di wilayah Jabodetabek.