Kompas.com - 06/12/2019, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sudah mencapai 97,5 persen.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Ahmad Saleh Mardani yang juga ketua pengadaan tanah Tol Bakauheni-Terbanggi Besar menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

Menurut Ahmad Saleh, ganti rugi tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak. Sisa 2,5 persen ganti rugi sudah dikonsinyasikan di pengadilan Lampung.

"Saat ini sedang berlangsung juga proses penyertipikatan terhadap aset tanah yang sudah diganti rugi sebanyak 719 bidang. Sisanya sedang kami tuntaskan sampai dengan 2020,"ujar Ahmad Saleh.

Baca juga: Kisah Hasniati, Terbebas dari Utang Rentenir, Jadi Eksportir Saraba

Untuk masyarakat yang telah menerima ganti rugi, lanjut dia, agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk akses permodalan usaha dengan harapan ke depan kesejahteraan meningkat.

Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto menambahkan, tol baru yang dirancang sepanjang 104 kilometer ini sangat strategis perannya terhadap perekonomian Lampung.

”Tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan pintu gerbang dari JTTS. Kawasan di sekitar tol ini akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Tentu ini dapat menumbuhkan UMKM. Saya apresiasi BPN karena telah menyukseskan pengadaan tanahnya,” kata Nanang.

Dengan beroperasinya Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, pergerakan manusia, barang dan jasa dapat dipercepat, yang pada gilirannya mendorong perekonomian masyarakat.

Pembangunan tol pertama di Lampung ini tak luput dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak dari Lampung hingga Aceh.

Berpegang pada Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, payung hukum ini hadir agar pemerintah dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.