Surya Bentuk "Special Vehicle" Kejar 126 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kompas.com - 27/11/2019, 07:48 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan. Dokumentasi Biro Humas Kementerian ATR/BPNWakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan.

SOPPENG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang menyiapkan kendaraan khusus atau special vehicle untuk mempercepat target proses penyertipikatan 126 juta tanah pada 2025 mendatang.

"Jumlah itu merupakan 35 persen kewenangan Kementerian ATR/BPN dari total seluruh bidang tanah di Indonesia. Yang lainnya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Surya usai penyerahan sertipikat tanah hasil kegiatan reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi tanah tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2019).

Hingga 2015, imbuh dia, tanah yang sudah terdaftar baru mencapai 45 juta bidang tanah. Oleh karena itu diperlukan sejumlah strategi untuk mempercepat proses penyertipikatan tanah sesuai instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Hari Ini, Masyarakat Sulsel Terima 9.939 Sertipikat Tanah

"Sertipikat tanah merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat pemilik tanah dan ini sah. Salah satu strateginya adalah membentuk kendaraan khusus yang bisa bergerak cepat, menembus lintas kementerian/lembaga," tutur Surya.

Dia menjelaskan, special vehicle ini akan terdiri dari direktorat jenderal penataan ruang, kantor wilayah, kantor pertanahan, dan sejumlah unsur dari kementerian/lembaga lainnya.

Kementerian ATR/BPN akan menjadi pelayan buat semua yang terlibat dalam kendaraan khusus yang akan resmi diluncurkan sebelum akhir tahun 2019 dan diharapkan mulai efektif bekerja pada awal 2020 mendatang.

"Kendaraan khusus ini disiapkan supaya komunikasi dan kolaborasi lebih efetif dan efisien. Tak hanya mempercepat proses sertipikat, melainkan juga menyelesaikan konflik pertanahan. Ini merupakan terobosan baru. Kami harus kerja keras merealisasikan visi dan misi Presiden, karena subyek dan obyeknya ada, yakni tanah dan masyarakat," papar Surya.

Untuk saat ini, Surya telah merintis dan menjalin komunikasi dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, serta 12 wakil menteri (wamen) lainnya secara intensif.

"Setelah ini terbentuk, kami akan langsung kerja, eksekusi," cetus Surya.

Selanjutnya, special vehicle ini akan menetapkan tujuh provinsi sebagai pilot project percepatan.

Namun demikian, Surya mengatakan tujuh provinsi dimaksud masih dikaji. Bisa di provinsi yang memiliki tantangan cukup sulit seperti Sumatera Utara dan Lampung, bisa juga di provinsi lainnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X