Periode Hampir Selesai, Begini Capaian Program Sejuta Rumah

Kompas.com - 27/11/2019, 01:28 WIB
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi saat menghadiri acara perumahan, pemukiman, pedesaan/perkotaan di Hotel InterContinental, Selasa (26/11/2019). Dok. The Hud InstituteDirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi saat menghadiri acara perumahan, pemukiman, pedesaan/perkotaan di Hotel InterContinental, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid punya strategi khusus dalam memenuhi target pembangunan Sejuta Rumah. 

" Program ini bertujuan menggerakkan setiap stakeholders di bidang perumahan dalam membangun rumah bagi seluruh masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)," kata Khalawi, di Hotel InterContinental, Pondok Indah, Jakarta, Selasa, (26/11/2019).

Strategi pertama adalah pembangunan rumah dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan stimulan PSU.

Baca juga: The Hud Institute Usulkan Lima Kelompok Penerima Bantuan Perumahan

Kedua, pembangunan rumah akan dilakukan oleh pengembang dengan bantuan subsidi pemerintah diantaranya, KPR FLPP, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka.

Ketiga, pembangunan rumah akan dilakukan oleh pengembang non subsidi dan masyarakat secara swadaya seperti kemudahan perizinan pembangunan perumahan.

Program sejuta rumah yang telah digagas sejak tahun 2015-2019 ini sudah terbangun sebanyak 4.792.318 unit dengan rincian pada tahun 2015 telah dibangun sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit, 2018 sebanyak 1.132.621 unit, dan tahun 2019 mencapai 1.162.986 unit dari target 1.250.000 unit.

Khalawi mengakui bahwa dalam pembangunan program sejuta rumah ini memiliki tantangan dan kendala yang berarti sehingga membuat target tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Kendala tersebut adalah kerbatasan ketersediaan lahan perumahan, keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah, serta terjadi backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X