Indonesia Alami "Backlog" Tata Ruang

Kompas.com - 08/11/2019, 16:09 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra. Dokumentasi Kementerian ATR/BPNWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra.

JAKARTA, KOMPAS.com -  Indonesia masih mengalami  backlog Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Hanya 47 kabupaten/kota yang sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang RRTR.

Ini artinya hanya 9,4 persen dari total jumlah 514 kabupaten/kota. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika Indonesia disebut defisit RRTR.

RRTR sendiri mencakup aspek perencanaan, dan aspek pengaturan. Dari sisi aspek perencanaan, baru 11 persen atau 54 kabupaten/kota yang telah menyusun rencana teknis RRTR.

Itu pun tidak seluruhnya dapat menyelesaiakan susunan rencana teknis tersebut. Sepanjang 2019, hanya dua persen atau 89 dari total 4.286 rencana teknis tersedia yang siap menjadi RRTR.

Sementara dari sisi aspek pengaturan, baru 1 persen atau 61 dari total 4.286 RRTR yang telah ditetapkan menjadi perda.

Baca juga: Ada 6.621 Pelanggaran Tata Ruang, Ini Langkah Kementerian ATR/BPN

Adapun untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sudah 95 persen atau 475 kabupaten/kota sudah memiliki perda RTRW. Sisanya 25 kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra mengakui backlog tersebut, saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Agraria dan Tata Ruang nasional (Hantaru) 2019, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut Surya, RRTR belum menjadi prioritas pemerintah daerah karena mereka masih menemui berbagai kendala.

Mulai dari penentuan lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga kendala pemetaan.

Selain itu, yang paling utama adalah masih terdapat perbedaan perspektif dari pemerintah kabupaten/kota terhadap penataan ruang.

"Dalam perspektif mereka, penataan ruang adalah harus birokratis dan regulatif. Padahal terlalu banyak birokrasi justru makin ribet. Bisa jadi, tidak ada regulasi dan birokrasi, malah lebih baik," kata Surya menjawab Kompas.com.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X