Jokowi dan Basuki Resmikan Jembatan Holtekamp Papua Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke Papua, akhir pekan ini.

Di provinsi paling timur itu, sejumlah agenda terkait pembangunan infrastruktur telah disiapkan untuk ditinjau, dan diresmikan.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmadwidjaja, agenda utama kunjungan kerja yang merupakan kali pertama sejak Basuki kembali menjadi Menteri PUPR ini adalah peresmian Jembatan Holtekamp.

Jembatan Holtekamp berada di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Kehadiran jembatan ini akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dari sebelumnya 2,5 jam menjadi hanya 1 jam.

Baca juga: Sah, Putra Papua Dampingi Basuki di Kementerian PUPR

Selain itu, keberadaan jembatan ini juga diyakini akan menjadi solusi dalam pemerataan kepadatan penduduk di Kota Jayapura.

Jembatan Holtekamp dibangun atas kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR saat ini telah menyelesaikan pembangunan dan pemasangan bentang utama sepanjang 433 meter dan konstruksi jembatan pendekat sisi Holtekamp sepanjang 600 meter.

PP Construction and Investment Jembatan penghubung Holtekamp dan Hamadi diatas teluk Youtefa, Papua.

Demikian halnya Pemkot Jayapura, telah menyelesaikan pembangunan jalan pendekat sisi Hamadi sepanjang 320 meter. Total biaya pembangunan Jembatan Holtekamp sebesar Rp 1,3 triliun.

"Selain Jembatan Holtekamp, Pak Menteri juga akan meninjau jaringan Jalan Trans Papua rute Manokwari, Arfak, Kaimana, Wamena, dan Jayapura," jelas Endra kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2019).

Di Wamena, lanjut Endra, Basuki akan melihat secara langsung penanganan pasca kerusuhan. 

Akibat kerusuhan di Wamena, Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya memperkirakan kerugian atas kerusakan 10 kantor Pemerintahan sebesar Rp 25,6 miliar.

Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi sementara sebanyak 26 sarana pendidikan, 450 ruko, dan 165 unit rumah warga mengalami rusak ringan serta 220 unit kendaraan rusak/terbakar.