Perkuat Konsolidasi, Misi Pertama Totok Lusida Jadi Ketua REI

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Ketua Umum (Caketum) DPP REI periode 2019-2022, Totok Lusida, menyatakan bahwa konsolidasi anggota REI akan menjadi misi pertamanya jika terpilih menjadi Ketua Umum REI. Totok menegaskan komitmen dirinya untuk melakukan konsolidasi seluruh potensi anggota REI.

Totok tak ingin kekuatan REI terpecah belah karena perbedaan dukungan di musyawarah nasional (munas) mendatang. Untuk itu, konsolidasi sudah dia lakukan sejak 2 tahun terakhir ini dengan merangkul seluruh daerah.

"Konsolidasi ini misi pertama saya, jadi tidak ada lagi gap-gap di antara kita," kata Totok di hadapan anggota REI pada Sosialiasi Calon Ketua Umum DPP REI periode 2019-2022, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Totok Lusida Resmi Daftarkan Diri sebagai Calon Ketua REI

Totok menambahkan, REI tidak akan terkotak-kotak akibat perbedaan dukungan maupun cara pandang. Dia akan memanfaatkan REI untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

"Waktu tiga tahun ini adalah pengorbanan luar biasa, dan saya sudah bicara dengan keluarga untuk mewakafkan sepenuhnya diri saya untuk REI. Keluarga sudah paham kalau berorganisasi itu akan mengorbankan segalanya," ucap Totok.

Totok berjanji akan meningkatkan pelayanan organisasi bagi seluruh anggota REI dengan menerapkan program tanggap lugas dalam menyelesaikan bermacam persoalan REI di daerah. Hal itu menyikapi semakin banyak dan kompleksnya masalah di sektor properti, terlebih dengan banyaknya produk regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

"Terakhir, REI dan Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk membicarakan dulu regulasi yang akan diterbitkan sehingga tidak menimbulkan polemik di lapangan. Berikutnya yang perlu diperkuatkan adalah memback-up DPD REI untuk mengawal peraturan daerah (perda) yang berpotensi merugikan pengembang di daerah," ujar Totok.

Dia menambahkan, salah satu ide yang sedang diperjuangkan REI saat ini adalah mengusulkan pengurangan jangka waktu (tenor) kredit FLPP dari sekarang hingga 20 tahun menjadi 5 tahun dengan degradasi atau menjadi sekitar 7 tahun. Dengan begitu, kuota FLPP tahun depan yang hanya 100 ribu unit bisa dioptimalkan hingga tiga kali lipat tanpa membebani APBN.

"Secara lisan, Menkeu, Menteri PUPR bahkan Presiden saat bertemu dengan REI kemarin sudah menyetujui ide ini. Kita tinggal mengawal saja," papar Sekjen DPP REI ini.

Totok mengatakan, dirinya akan membentuk Pokja Kerjasama Pengembang Besar dan Pengembang Kecil di bawah koordinasi Waketum DPP REI bidang Pengembangan Usaha untuk bekerjasama melakukan aturan hunian berimbang. Saat ini REI sedang memperjuangkan supaya pola kemitraan ini memiliki payung hukum jelas, antara lain dengan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi acuan hunian berimbang.