RUU Pertanahan Batal Disahkan

Kompas.com - 23/09/2019, 16:19 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

"Menolak, jadi tidak jadi disahkan bulan ini. Nanti DPR periode yang akan datang masuk prolegnas 2020-2024, dan prolegnas tahunan 2020," ujarnya.

Fraksi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memberikan delapan catatan di dalam RUU ini.

Salah satunya yaitu RUU ini tidak boleh disusupi jiwa domain verklaring, yang merupakan konsepsi kolonial. 

Domain verklaring adalah suatu pernyataan yang menetapkan suatu tanah menjadi milik negara jika seseorang tidak dapat membuktikan kepemilikannya. 

"Watak domain verklaring ini muncul dalam ketentuan mengenai hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan," tuntasnya. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X