Pembangunan Infrastruktur di Pulau Jawa Tingkatkan Risiko Bencana

Kompas.com - 17/09/2019, 13:25 WIB
Diskusi bertajuk Ambisius Pembangunan Infrastruktur dan Potensi Terjadinya Bencana di kantor Walhi, Jakarta, Selasa (17/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDiskusi bertajuk Ambisius Pembangunan Infrastruktur dan Potensi Terjadinya Bencana di kantor Walhi, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengkaji kembali sejumlah proyek strategis nasional ( PSN) yang akan dibangun di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa.

Pembangunan di sepanjang kawasan ini berpotensi meningkatkan risiko kebencanaan hingga dua kali lipat. 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Jawa Timur Rere Christianto mengatakan, sebelum ada PSN, ada tujuh jenis ancaman risiko kerawanan bencana yang dideteksi Walhi.

Mulai dari gempa, tsunami, abrasi, rob, angin kencang, longsor, hingga kekeringan.

"Begitu proyek berjalan ada 13 jenis ancamanan baru yang akan terjadi. Jadi itu dua kali lipat," kata Rere saat konferensi pers di Kantor Walhi Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Konstruksi Terowongan Perlu Manajemen Risiko Tinggi

Di Jawa Timur, ada lima PSN yang bakal direalisasikan mulai dari tambang emas, pasir besi, tembaga, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hingga proyek jalan lintas Pantai Selatan. 

Khusus untuk proyek jalan lintas, ada tiga karakteristik kerusakan yang berpotensi ditimbulkan yakni menghabiskan tegakan hutan kawasan perbukitan; menurunkan kualitas air sungai; dan merampas ruang hidup masyarakat. 

"Karena yang melewati Malang itu menerabas kawasan hutan lindung. Apalagi di perbukitan itu akan jadi longsor dan banjir. Belum lagi kalau dia melewati kawasan pegunungan karst yang memang merupakan salah satu supply utama kebutuhan air bersih di Jawa," tutur Rere.

Terkait pembangunan proyek ini, ia menambahkan, yang semula hanya ada lima risiko kerawanan bencana, kini bertambah dua kerawanan yakni angin kencang dan berkurangnya pendapatan masyarakat.

Sementara lima lainnya yaitu gempa, tsunami, banjir, longsor dan kekeringan. 

"Untuk itu, kami meminta Presiden mengevaluasi seluruh proyek yang ada di seluruh pesisir selatan untuk mematuhi risiko bencana. Itu saja. Kalau itu kemudian memang ditemukan bahwa tidak layak, maka itu harus dihentikan. Kalau tidak itu akan menjadi bom waktu," tuntas Rere. 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X