Pelibatan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Masih Minim

Kompas.com - 11/09/2019, 14:34 WIB
Kolong Tol Becakayu dekat Kampus Universitas Borobudur kini tak lagi dipenuhi kendaraan. Namun, sejumlah kendaraan masih terparkir di sana, Kamis (25/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKolong Tol Becakayu dekat Kampus Universitas Borobudur kini tak lagi dipenuhi kendaraan. Namun, sejumlah kendaraan masih terparkir di sana, Kamis (25/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap meminta keterlibatan swasta agar lebih berperan aktif membangun infrastruktur.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kemampuan negara dalam pembangunan infrastruktur terbatas, sehingga diperlukan dukungan swasta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, perhatian pemerintah kepada swasta justru masih kurang. 

Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta. Padahal, pemerintah minta partisipasi swasta dapat mencapai 36,5 persen.

Baca juga: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru

"Ini ceritanya sama, ini yang (swasta) UMKM yang jumlahnya hampir 99 persen, hanya merebutkan 15 persen kue. Sedangkan yang 85 persen itu diambil perusahaan besar," kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Perusahaan besar yang dimaksud adalah kontraktor pelat merah yang selama ini menggarap proyek-proyek skala besar karena adanya penugasan dari pemerintah. 

Menurut Dandung, sejak 2014-2018 jumlah kontraktor swasta terus mengalami penurunan. Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dari sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung, saat ini yang masih aktif hanya sekitar 43.000.

"Sementara kalau lihat sizing teman-teman BUMN, mereka luar biasa. Mereka bahkan kelabakan terima pekerjaan," kata Dandung.

Ia menilai, kondisi ini tentu kontradiktif. Pada saat pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif, namun tak sedikit kontraktor swasta yang justru gulung tikar.

Baca juga: Fakta Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru

Oleh karena itu, Dandung berharap, pemerintah dapat kembali memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan nasib kontraktor swasta. Apalagi, ada rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur

Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, pemerintah berharap 26,2 persen dapat didanai swasta.

Sementara, kemampuan APBN untuk menggarap proyek tersebut hanya 19,2 persen dan 54,6 persen sisanya akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kami harap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya kita berembuk bareng supaya teman-teman swasta memiliki kontribusi lebih sehingga ada kesamaan," tuntas dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X