Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 11/09/2019, 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap meminta keterlibatan swasta agar lebih berperan aktif membangun infrastruktur.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kemampuan negara dalam pembangunan infrastruktur terbatas, sehingga diperlukan dukungan swasta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, perhatian pemerintah kepada swasta justru masih kurang. 

Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta. Padahal, pemerintah minta partisipasi swasta dapat mencapai 36,5 persen.

Baca juga: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru

"Ini ceritanya sama, ini yang (swasta) UMKM yang jumlahnya hampir 99 persen, hanya merebutkan 15 persen kue. Sedangkan yang 85 persen itu diambil perusahaan besar," kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Perusahaan besar yang dimaksud adalah kontraktor pelat merah yang selama ini menggarap proyek-proyek skala besar karena adanya penugasan dari pemerintah. 

Menurut Dandung, sejak 2014-2018 jumlah kontraktor swasta terus mengalami penurunan. Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dari sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung, saat ini yang masih aktif hanya sekitar 43.000.

"Sementara kalau lihat sizing teman-teman BUMN, mereka luar biasa. Mereka bahkan kelabakan terima pekerjaan," kata Dandung.

Ia menilai, kondisi ini tentu kontradiktif. Pada saat pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif, namun tak sedikit kontraktor swasta yang justru gulung tikar.

Baca juga: Fakta Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru

Oleh karena itu, Dandung berharap, pemerintah dapat kembali memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan nasib kontraktor swasta. Apalagi, ada rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur

Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, pemerintah berharap 26,2 persen dapat didanai swasta.

Sementara, kemampuan APBN untuk menggarap proyek tersebut hanya 19,2 persen dan 54,6 persen sisanya akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kami harap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya kita berembuk bareng supaya teman-teman swasta memiliki kontribusi lebih sehingga ada kesamaan," tuntas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Pastikan Proyek Tol Kapal Betung dan Cimanggis-Cibitung Kelar 2023

Waskita Pastikan Proyek Tol Kapal Betung dan Cimanggis-Cibitung Kelar 2023

Berita
PTSL Diklaim Naikkan Nilai Ekonomi Rp 5.219 Triliun, dari Mana Sumbernya?

PTSL Diklaim Naikkan Nilai Ekonomi Rp 5.219 Triliun, dari Mana Sumbernya?

Berita
[POPULER PROPERTI] Tebar Promo Flash Sale KAI, Naik Kereta Eksekutif Cuma Rp 100.000

[POPULER PROPERTI] Tebar Promo Flash Sale KAI, Naik Kereta Eksekutif Cuma Rp 100.000

Berita
Kementerian ATR/BPN Gandeng Bank Mandiri, Luncurkan PNBP Elektronik

Kementerian ATR/BPN Gandeng Bank Mandiri, Luncurkan PNBP Elektronik

Berita
Harga Rumah Murah di Kabupaten Malang Rp 150 Jutaan, Cek di Sini (II)

Harga Rumah Murah di Kabupaten Malang Rp 150 Jutaan, Cek di Sini (II)

Perumahan
Harga Rumah Murah di Kabupaten Malang Rp 150 Jutaan, Cek di Sini (I)

Harga Rumah Murah di Kabupaten Malang Rp 150 Jutaan, Cek di Sini (I)

Perumahan
Masuki 'Low Season', Okupansi Kawasan The Nusa Dua Bali di Atas 55 Persen

Masuki "Low Season", Okupansi Kawasan The Nusa Dua Bali di Atas 55 Persen

Kawasan Terpadu
Pemerintah Ajak Daerah Aktif dalam Forum Air Dunia 2024

Pemerintah Ajak Daerah Aktif dalam Forum Air Dunia 2024

Berita
Proyek Hampir Beres, Stasiun Halim Bakal Jadi Titik Temu Angkutan Umum

Proyek Hampir Beres, Stasiun Halim Bakal Jadi Titik Temu Angkutan Umum

Berita
301.181 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Saat Nyepi

301.181 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Saat Nyepi

Berita
Lakukan Ini agar Warna Cat Rumah Minimalis di Eksterior Rumah Tak Mudah Pudar

Lakukan Ini agar Warna Cat Rumah Minimalis di Eksterior Rumah Tak Mudah Pudar

Tips
Gaet Perusahaan Malaysia dan Jepang, Mustika Land Rilis Rumah Rp 500 Juta

Gaet Perusahaan Malaysia dan Jepang, Mustika Land Rilis Rumah Rp 500 Juta

Berita
Termasuk LRT Jabodetabek dan KCJB, Ini Daftar Transportasi Massal yang Terintegrasi di Stasiun Halim

Termasuk LRT Jabodetabek dan KCJB, Ini Daftar Transportasi Massal yang Terintegrasi di Stasiun Halim

Berita
Catat Penjualan Ratusan Rumah dalam Sebulan, Central Group Dipandang Paling Inovatif

Catat Penjualan Ratusan Rumah dalam Sebulan, Central Group Dipandang Paling Inovatif

Perumahan
Tiket KA Lebaran Sudah Laku 1 Juta, Ini Tanggal Favorit Pemudik

Tiket KA Lebaran Sudah Laku 1 Juta, Ini Tanggal Favorit Pemudik

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+