Pemerintah Bantah RUU Pertanahan Permudah Korupsi

Kompas.com - 09/09/2019, 18:00 WIB
Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto KOMPAS.COM/DANI PRABOWOSekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto

Alasannya, RUU ini dianggap telah menyimpang dan dengan kuat menerjemahkan Hak Menguasai Negara (HMN) menjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

Padahal, menurut dia, HPL selama ini banyak menumbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan konsep domain verklaring yang dihapus di UU PA 1960. 

Adapun domain verklaring adalah pernyataan yang menetapkan suatu tanah menjadi milik negara jika seseorang tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut. 

"Ini merupakan bentuk kolonialisasi oleh negara melalui penghidupan kembali asas domain verklaring," ucap Sandrayati di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X