Pemerintah dan DPR Sepakat Menunda Pembentukan Pengadilan Pertanahan

Kompas.com - 02/09/2019, 17:00 WIB
Sengketa Tanah, Warga Rawamangun Protes di depan Mapolres Jakarta Timur (13/9/2014). Sengketa Tanah, Warga Rawamangun Protes di depan Mapolres Jakarta Timur (13/9/2014).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengaturan pasal tentang pembentukan pengadilan pertanahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. 

Meski demikian, hal itu tidak menutup kemungkinan pembentukan pengadilan pertanahan dapat tetap dilaksanakan bila ada aturan pelaksana dari RUU Pertanahan setelah disahkan kelak.

"Kami pending pembentukan pengadilan pertanahan. Kami konsultasi dulu dengan Mahkamah Agung," kata Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan Herman Khaeron di Universitas Gajah Mada (UGM), Senin (2/9/2019).

Baca juga: RUU Pertanahan Disahkan 24 September 2019

Rencana pembentukan pengadilan pertanahan awalnya termaktub dalam Bab VII RUU Pertanahan terkait Sengketa dan Penyelesaian Pengadilan. 

Belakangan, sempat muncul dua gagasan tentang rencana pembentukan lembaga pengadil persoalan pertanahan ini. Pertama, dengan membentuk badan penyelesaian sengketa.

Herman berpendapat hal itu tidak perlu dilakukan lantaran sudah ada rencana pembentukan pengadilan pertanahan. 

"Kedua, tetap membentuk pengadilan pertanahan, tetapi menyerahkan prosesnya kepada Mahkamah Agung," usul Herman.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X