Menteri ATR/BPN: Lokasi Ibu Kota akan Diumumkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi heboh berita terkait lokasi ibu kota yang disebut-sebut bakal pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, memilih meredakan suasana.

Padahal nama Kaltim tercetus dari bibir Sofyan usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (22/8/2019) pagi.

"Iya Kaltim, benar," kata Sofyan saat itu.

Namun, ketika dikonfirmasi kembali oleh Kompas.com Kamis malam, Sofyan justru menjawab bahwa lokasi ibu kota baru akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saatnya nanti.

Dia juga tidak membantah atau mengiyakan nama Kaltim ataupun Kabupaten Penajam Paser Utara yang ramai diperbincangkan khalayak dan media arus utama.

Baca juga: Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Ibu Kota Baru akan Dibangun

"Tunggu saja. Lokasi akan diumumkan Presiden pada saatnya. Terima kasih," ujar Sofyan.

Jokowi sendiri telah membantah pernyataan Sofyan pada hari yang sama. Dia menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Baca juga: Ini Dia Gagasan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Lepas dari saling bantah ini, satu hal yang pasti adalah soal lahan yang akan dimanfaatkan menjadi ibu kota baru.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pemerintah tidak akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan ibu kota baru.

Karena itu, Bambang meminta masyarakat tidak berspekulasi bahwa pemerintah akan menggunakan lahan milik mereka.

"Jadi, tidak akan melakukan pembelian lahan dari pihak ketiga," kata dia.

Bambang menambahkan, masyarakat tidak perlu berspekulasi terkait lahan yang akan digunakan pemerintah. Sebab, spekulasi yang dilakukan masyarakat justru akan merugikan diri mereka sendiri.

"Spekulan kan rugi sendiri nanti, orang kita hanya berlokasi di tempat yang sudah dikuasai pemerintah," kata Bambang di Universitas Indonesia, Kamis (22/8/2019).