Pentingnya Infrastruktur di Ibu Kota Baru Berkonsep Smart City

Kompas.com - 22/08/2019, 17:00 WIB
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITATaman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

DEPOK, KOMPAS.com - Ibu kota baru yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, dirancang dengan konsep smart city.

Kelak, infrastruktur yang dikembangkan di wilayah tersebut diharapkan dapat diaplikasikan di kota lain, sehingga dapat tercapai target pembangunan 100 smart cities pada 2045. 

Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, untuk mendukung konsep smart city maka diperlukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhannya. 

"Kita jangan smart on one side, jangan smart dari sisi intelejensia saja, tapi juga smart action. Smart action menuntut layangan perkotaan pada level yang membuat masyarakat siap untuk mengikuti smart city," kata Bambang di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bappenas Pastikan 50 Persen Wilayah Ibu Kota Baru Ruang Terbuka Hijau

Beberapa waktu lalu, Bambang mengaku, pernah diceritakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kondisi masyarakat di salah satu wilayah di utara Jakarta.

Saat meninjau lokasi tersebut pada malam hari, Anies mendapati, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang dimanfaatkan secara bersama oleh warga sekampung.

"Jadi tidak setiap rumah punya fasilitas sanitasi," ungkapnya.

Kondisi seperti ini memprihatinkan. Bambang membayangkan, bagaimana orang tua berumur yang karena kondisi harus bolak-balik kamar mandi setiap malam.

"Orang tua itu urgensi ke belakang itu lebih banyak dari pada anak muda. Bayangkan orang tua harus antre tengah malam, dan itu di Jakarta. Dan Jakarta ingin ditunjuk sebagai smart city, ini sangat ironis," ungkap Bambang.

Baca juga: Ini Dia Gagasan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Karena itu, untuk menghadirkan sebuah layanan yang maksimal dalam smart city, maka kebutuhan infrastruktur dasar untuk melayani masyarakat harus terpenuhi semua. 

Ia khawatir, bila hanya fokus menyelesaikan infrastruktur yang sifatnya modern dan mengabaikan infrastruktur dasar, justru akan terjadi ketimpangan yang sangat jauh. 

"(Ketimpangan itu terjadi) antara kelompok masyarakat yang sudah bisa menggunakan infrastruktur modern dengan yang masih bergulat dengan kebutuhan pelayanan dasar. Nah, persoalan pelayanan dasar ini bisa diselesaikan dengan smart city," pungkas Bambang.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X