Bersekongkol di Tender Proyek Jalan Balige, 3 Kontraktor dan 5 Anggota Pokja Diputus Bersalah

Kompas.com - 21/08/2019, 14:23 WIB
Majelis KPPU menyidangkan perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 dengan terlapor tiga tontraktor dan lima anggota Pokja pembangunan Jalan Balige By Pass di kantor perwakilan daerah KPPU Medan, Rabu (21/8/2019) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIMajelis KPPU menyidangkan perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 dengan terlapor tiga tontraktor dan lima anggota Pokja pembangunan Jalan Balige By Pass di kantor perwakilan daerah KPPU Medan, Rabu (21/8/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Tiga kontraktor masing-masing PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri diputus bersalah oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diketuai M Afif Hasbullah.

Tak hanya ketiga kontraktor tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Mukhlis juga dipersalahkan.

Muklis tak sendiri, ikut dihukum Sekretaris Pokja Ferry Hizkia Jonathan, serta tiga anggota Pokja masing-masing Herison Menjerang, Marthin Andreas Panjaitan dan Rolando Meixon Siahaan.

Para terlapor divonis bersalah karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait paket pembangunan Jalan Balige By Pass yang sumber dananya berasal dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Harga Penghitungan Sendiri (HPS) Rp 30 miliar.

Majelis menilai, ketiga kontraktor telah bersekongkol dalam menyusun dokumen penawaran peserta tender. Pasalnya, isi, uraian, spasi dan format penulisan sama persis padahal para peserta tender harusnya saling bersaing dalam tender a quo.

Baca juga: Tumbuhkan Kompetisi, Tiga Akses Kawasan Danau Toba Dibangun

Tindakan ini sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif.

"Fakta kesamaan dokumen penawaran antara para terlapor membuktikan ada komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar terlapor," kata Afif, Rabu (21/8/2019), di kantor perwakilan daerah KPPU Medan.

Bukti persekongkolan vertikal, lanjut dia, Pokja memfasilitasi PT Karya Agung Pratama Cipta menjadi pemenang tender.

Ada pembiaran yang sengaja dilakukan dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta.

Pokja juga tidak melakukan berbagai klarifikasi kepada para kontraktor. Unsur bersekongkol dan terjadi persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. 

Majelis kemudian merekomendasikan komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Provinsi Sumut untuk menginstruksikan instansi terkait agar sebelum menyelenggarakan proses tender jasa konstruksi harus memastikan lahan yang akan digunakan untuk proyek sudah dibebaskan dan memiliki kekuatan hukum.  

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X