Indonesia Perlu HDB Seperti Singapura

Kompas.com - 14/08/2019, 22:00 WIB
Rumah murah Mustika Park Place Dokumentasi Mustika Land DevelopmentRumah murah Mustika Park Place

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai perlu memiliki lembaga semacam Housing and Development Board (HDB) Singapura yang bertugas dalam penyediaan perumahan. 

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah diskusi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, saat ini angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog masih cukup tinggi, yaitu mencapai 7,6 juta.

Pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi backlog tersebut.

Baca juga: Soal Perumahan, Ambisi Indonesia Harus Seperti Korea

Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) untuk mewujudkannya. 

Sementara di lain pihak, regulasi yang mengatur penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat rumit.

Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan regulasi agar proses penyediaan rumah terjangkau dapat berjalan cepat.

"Kita wajib menyederhanakan skema PPP, siapa yang bertanggung jawab? Tadi dikatakan belum terbentuk HDB, lembaga ini perlu dibentuk untuk menyederhanakan aturan sehingga PPP bisa efektif dan efisien," desak Bastary.

Baca juga: Tiga Solusi Bank Dunia Pecahkan Masalah Rumah Murah

Ia menambahkan, penyediaan rumah sosial atau rumah terjangkau bagi MBR bukanlah program menarik bagi pengembang.

Mereka cenderung memilih menyediakan hunian yang terjangkau kalangan masyarakat kelas menengah ke atas dibandingkan MBR. 

Karena itu, melalui lembaga tersebut, diharapkan dapat terbentuk regulasi dan kerja sama yang bisa saling menguntungkan, bagi pengembang, masyarakat dan juga pemerintah. 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Wilayah Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, pembentukan lembaga yang bertugas dalam penyediaan perumahan masyarakat diperlukan agar target penyelesaian backlog perumahan dapat segera terealisasi. 

"Sebenarnya kita sudah punya modal seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera), sehinga ini bisa menjadi modal awal untuk kelembagaan yang lebih terintegrasi bagi rumah yang affordable," cetus Virgi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X