Basuki Harap Desain Detail Jembatan Batam-Bintan Rampung 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap, perumusan studi dan penyusunan detail engineering design (DED) Jembatan Batam-Bintan dapat selesai pada tahun 2019.

Basuki menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan jembatan tersebut dapat dibangun.

"Mudah-mudahan tahun ini (studinya) selesai," kata Basuki di kantornya, Selasa (9/10/2019).

Pembangunan jembatan ini diprediksi membutuhkan waktu antara 3-4 tahun dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Namun, kepastian soal anggaran ini tergantung dari kajian DED.

Baca juga: Pemerintah Kaji Dokumen Perencanaan Jembatan Batam-Bintan

Basuki menambahkan, pemerintah tak menutup kemungkinan akan membuka kesempatan bagi swasta untuk mendanai pembangunan proyek ini. Namun sebagai konsekuensinya, status jembatan ini akan menjadi jembatan tol alias berbayar.

"Itu bisa di KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha)-kan. Karena kemarin kebetulan Duta Besar Indonesia di Singapura datang ke sini (dan bilang), Singapura sudah bikin Changi 5, terminal yang sudah intermoda sampai ke Bintan. Jadi kalau jembatan itu ada usulan, wah bagus sekali," ucapnya.

Namun, bila pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana APBN murni, maka nantinya akan menjadi jembatan umum biasa yang bisa dilewati masyarakat secara gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono telah menyambangi lokasi perkiraan dibangunnya jembatan tersebut.

Survei pertama dilakukan untuk meninjau landing point rencana kaki jembatan di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase awal.

Survei kemudian dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, landing point di Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang, serta di Tanjung Uban yang dilihat dari sisi laut.

Hadi menuturkan, selain aspek geologi dan desain teknis jembatan, aspek nilai tambah dan manfaat juga harus diperhatikan.

"Diharapkan pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam, sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan pemukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan," papar Hadi.