Organisasi Pengembang Filipina Kaji Industri Perumahan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi pengembang perumahan Filipina atau Organization of Socialied and Economic Housing Developers, Inc (OSHDP) melakukan studi banding mengenai industri pembiayaan perumahan di Indonesia.

Kerja sama ini dilakukan dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo mengatakan, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dan dasar dalam melakukan kerja sama, penelitian, berbagai informasi dan pengetahun yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan.

"Pada posisinya, SMF sebagai satu-satunya lembaga/BUMN yang bergerak dalam hal secondary mortgage selalu siap untuk merajut sinergi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi pengembangan pasar pembiayaan perumahan, khususnya di Indonesia," ujar Heliantopo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Danai 765.000 Debitur KPR, SMF Catat Peningkatan Kinerja

Dia menambahkan, selama ini Indonesia dan Filipina melalui SMF dan National Home Mortgage Finance Corporation (NHMFC) membangun hubungan baik, terlebih kedua lembaga ini merupakan anggota Asian Secondary Mortgage Association (ASMMA).

"Kami mempunyai fokus pada negara-negara dengan bisnis pengembangan hunian untuk publik. Tahun ini kami mengindentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengembangan hunian publik yang menarik untuk dikaji," ucap National President of OSHDP, Jefferson Bongat.

Selain itu, Jefferson mengungkapkan, pihaknya ingin mengetahui pasar real estat dan perumahan di Jakarta, mulai dari mekanisme keuangan, kebijakan Pemerintah, serta regulasi dan inovasi dalam pengembangan perumahan.

Untuk itu, Heliantopo memaparkan, Kredit Pemilikan Rumah masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memiliki hunian.

Dia menambahkan, selama kuartal I-2019, persentase kepemilikan rumah melalui KPR mencapai angka 74,2 persen.

Lebih tinggi dibandingkan pemilikan secara tunai bertahap sebesar 17,3 persen, dan tunai sebesar 8,5 persen.

Adapun backlog kepemilikan rumah Indonesia tahun 2017 didominasi oleh backlog kepemilikan yang mencapai 13,7 juta rumah dibanding kepenghunian sebesar 6,4 juta.

Sedangkan terkait pembiayaan, menurut Heliantopo, penetasi KPR di Indonesia cenderung masih rendah. Adapun rasio KPR terhadap PDB pada 2018 hanya sebesar 3 persen.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding Filipina yang berada di angka 3,9 persen, Thailan 22,7 persen, Malaysia 39,1 persen, dan Amerika Serikat 75,2 persen.

Lebih lanjut, tren KPR di Indonesia terhadap GDP juga cenderung rendah hanya 2,8 persen pada 2013 hingga 2017.

Sedangkan pada tahun 2018, tren KPR terhadap GDP menyentuh angka 3 persen dengan rasio KPR terhadap total kredit perbankan berada di angka 8,41 persen.

Menurut Heliantopo, hal ini menujukkan KPR dapat tumbuh lebih jauh. Pihaknya yakin, masih ada ruang besar bagi pasar pembiayaan perumahan baik sekunder maupun primer.