Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing Indonesia pada tahun ini kembali meningkat. Pembangunan infrastruktur yang masif turut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan tersebut.

Berdasarkan riset yang dilakukan IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia saat ini berada di peringkat 32 atau naik 11 peringkat dari sebelumnya.

Kenaikan ini sekaligus menjadikan Indonesia paling besar di antara negara-negara di Asia Pasifik.

Selain pembangunan infrastruktur, ada tiga faktor lain yang turut diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi dan efisiensi bisnis.

Kementerian PUPR Rumah Susun STKIP PGRI di Tulungagung

"Meski demikian masih dibawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/2019).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengejar ketertinggalan.

Kementerian PUPR Contoh infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah.

Terlebih, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur.

Oleh karena itu sejak 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Meski begitu, Basuki menegaskan, dampak pembangunan infrastruktur tidak akan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.

"Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan," ujarnya.

Kementerian PUPR Gerbang Tol Pasuruan

Daya saing yang baik, imbuh dia, diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.

"Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura, atau bahkan Filipina," tutur Basuki.

Selain itu, ia menambahkan, dalam membangun infrastruktur konektivitas, pemerintah menekankan pentingnya sinergi multimoda.

Misalnya, ketika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

Kementerian PUPR Contoh infrastruktur jalan akses yang dibangun pemerintah.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur, sebut Basuki, adalah pembiayaan. Basuki mengaku, meski Kementerian PUPR setiap tahun mendapat alokasi anggaran di atas Rp 100 triliun setiap tahunnya, namun jumlah tersebut dinilai masih belum cukup.

Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Ro 106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Kementerian PUPR Jembatan Kalikuto di Tol Batang-Semarang

Oleh sebab itu, untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha.

Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, hingga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.