Cegah Radikalisme, Kementerian PUPR Gandeng BNPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meneken kesepakatan (memorandum of understanding) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kerja sama ini berupa pelatihan dasar kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS di Kementerian PUPR agar peduli terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.

"Kami merasa bahwa pengetahuan dan pengenalan terhadap bahaya terorisme sangat penting. Di Kementerian PUPR, tugasnya membangun infrastruktur, jadi pengertian itu harus masuk dalam pemikiran mereka," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat pelepasan PNS formasi 2017 dan penyambutan calon PNS 2018 Kementerian PUPR, Senin (22/4/2019) di Jakarta.

PNS yang direkrut pada 2017 akan langsung masuk ke berbagai direktorat jenderal dan badan-badan di Kementerian PUPR.

Baca juga: Kementerian PUPR Angkat 979 PNS dan 1.027 CPNS Baru

Sementara itu, CPNS yang masuk melalui rekruitmen pada 2018 harus mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu.

Anita berharap kerja sama dengan BNPT ini mampu memberikan bekal kepada para PNS dan CPNS itu saat nantinya bertugas di posisi masing-masing.

"Jadi bukan hanya memberikan pencerahan, ada hal-hal lain yang secara tidak langsung dibangun Kementerian PUPR, tapi juga membantu menanggulangi terorisme di Indonesia," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, dia diminta membagi pengetahuan untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, serta mencari solusinya.

Melalui kerja sama ini, masalah bisa diidentifikasi dan diatasi, mulai dari hulu sampai hilir.

"Kita sudah tahu masalah bukan cuma di hilir, tapi ada juga di hulu. Sinergitas kami bangun, termasuk peran Kementerian PUPR sudah berjalan sangat baik," ucap Suhardi.

Menurut Suhardi, dengan mendapat pembekalan yang cukup, mereka bisa melakukan pencegahan dan melakukan tindakan sesuai panduan BNPT.

Dia menambahkan, sebelumnya PNS yang direkrut pada 2017 juga telah memperoleh pembekalan serupa sehingga mereka siap menghadapi berbagai masalah di lapangan.

"PNS 2017 sudah teruji. Mereka dikirim ke Lombok selama enam bulan, itu medan laga sebenarnya yang dihadapi," pungkasnya.