Harapan Pengusaha Tol ke Pemerintahan Baru, Seluruh Tol Terkoneksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu Presiden 2019 telah resmi dilaksanakan, Rabu (17/4/2019). Kendati hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum keluar, namun sejumlah lembaga survei kredibel memperkirakan kemenangan petahana berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Menanggapi hal tersebut, anggota pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Herwidiakto berharap, jalan tol yang sudah ada harus segera terkoneksi antara satu dengan yang lain.

Sekali pun dalam sejumlah kampanye, calon presiden petahana, Joko Widodo, kerap mengungkapkan pengalihan fokus pembangunan dari infrastruktur pengembangan sumber daya manusia (SDM) bila terpilih.

"Tetap, tol-tol yang sudah ada agar terkoneksi," kata Herwi kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Selain itu, Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) tersebut, juga berharap, pemerintahan yang baru dapat membantu pengusaha tol dalam menggarap proyek jalan berbayar. Terutama, untuk ruas yang dinilai kurang layak secara finansial untuk dibangun.

Baca juga: Pasca Pilpres, Respon Emiten Konstruksi dan Properti Positif

"Bila ruasnya tidak layak, ada bantuan VGF (Viability Gap Fund) dari pemerintah," ungkapnya.

Sementara terkait penyesuaian tarif, menurut dia, pemerintah dan asosiasi perlu duduk bersama mencari solusi terbaik mengenai hal ini.

Sebab, untuk ruas tol lama sering kali penyesuaian tarif mundur dari batas waktu yang ditentukan.

Sementara, berdasarkan aturan yang ada, badan usaha jalan tol (BUJT) berhak mendapatkan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali sepanjang standar pelayanan minimum (SPM) dipenuhi.

"Untuk yang kontrak-kontrak baru, penyesuaian tarif kalau mundur asal SPM-nya sudah terpenuhi, akan dicover oleh PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia)," pungkasnya.

Bedasarkan hasil hitung cepat sepuluh lembaga survei, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Rata-rata selisih hasil hitung cepat tersebut terpaut 10 persen.

Charta Politika, misalnya dengan data masuk 94,15 persen, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 54,44 persen sementara Prabowo-Sandi 45,56 persen.

Sementara Indikator Politik Indonesia dengan data 88,04 persen, Jokowi-Ma'ruf unggul 54,12 persen, Prabowo-Sandi 45,88 persen.

Kendati demikian, hasil hitung cepat ini belum bisa menjadi penentu kemenangan. Sebab, rekapitulasi suara yang menentukan kemenangan akan dilakukan KPU.