Kawasan Industri Tanah Kuning di Tanjung Selor Siap Terima Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus giat melakukan pembukaan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Satu di antaranya adalah kota baru mandiri Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara).

Kendati populasinya tidak sebanyak kota mandiri lainnya, namun, Tanjung Selor punya potensi menarik yang dapat dikembangkan pada kemudian hari.

Salah satu potensi yang bisa dikembangkan bersama investor swasta yaitu Kawasan Industri Tanah Kuning yang telah dicanangkan sebagai proyek strategis nasional (PSN). 

Selain akan dikembangkan sebagai kawasan industri, di lokasi yang sama juga akan dikembangkan pelabuhan internasional.

Saat ini, pengembangan kawasan industri Tanah Kuning tengah dalam proses penetapan lokasi.

Berbeda dengan Maja di Kabupaten Lebak, Banten, pengembangan Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara, sebagai kota baru mandiri perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono menjelaskan, dukungan tersebut diperlukan karena jumlah penduduk Tanjung Selor yang relatif sedikit.

"Tanjung Selor itu masih kosong. Di sana penduduknya masih sedikit, hanya 35.000 orang," ungkap Hadi kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Baca juga: Tanjung Selor, Model Pengembangan Ibu Kota Baru

Minimnya jumlah penduduk ini belum menarik minat investor swasta untuk membenamkan dananya di sana. Berbeda dengan Maja yang penduduknya relatif cukup banyak.

"Kalau Maja kan potensi penduduknya lebih banyak, kalau untuk jualan rumah pasti lebih laku lah. Dan di sekilingnya juga sudah ramai," sambung Hadi.

Karena itu, untuk mendatangkan investor, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, pembangkit listrik, sumber daya air dan sanitasi, hingga pelabuhan.

Percepatan

Percepatan pembangunan di kota baru mandiri Tanjung Selor, didukung melalui kesepakatan rencana aksi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor, Rabu (27/3/2019).

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA Bangunan eks kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Timur, di Tanjung Selor, Bulungan ini, sudah disiapkan sebagai kantor untuk Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tanjung Selor telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, daerah otonom baru pemekaran dari Kalimantan Timur.

Selain Tanjung Selor, sembilan kota lainnya yaitu Palembang, Padang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura.

Dengan pembangunan ini, diharapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dapat terus diciptakan.

"Terdapat empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor," kata Darmin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Pertama, merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.

Kedua, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Berikutnya, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial.

Terakhir, menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA Salah satu sudut jalan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu (27/4/2013)

Ke depan, kota ini akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten/kota di sekitarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu.

Tahun ini juga, Kementerian PUPR tengah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kabupaten Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara.

"Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM," imbuh Hadi.

Di samping itu, BPWI membantu pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi desain kawasan pemerintahan Tanjung Selor seluas 800 hektar serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama seluas 200 hektar.

Adapun untuk tahun 2020, telah direncanakan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur PUPR di Provinsi Kaltara, antara lain pembangunan Jalan Malinau–Long Semamu 1 dan 2.

Kemudian pembangunan Embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan TPS 3R di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan serta pembangunan rumah khusus.