Pengamat: Tol Gratis, "Tax Ratio" Harus Disesuaikan

Kompas.com - 28/02/2019, 10:10 WIB
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDirektur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Malaysia berencana 'menggratiskan' tarif jalan tol. Meski demikian, pengguna jalan tol akan tetap membayar tarif kemacetan tertentu jika tarif tol dihapuskan.

Sebagai gantinya, Pemerintah Malaysia akan membebankan biaya pengembalian investasi tol melalui pajak yang ditarik dari masyarakat.

Bisakah Indonesia melakukan hal serupa?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Eceonomics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rasio pajak Indonesia masih jauh di bawah Malaysia.

" Tax ratio kita itu kan baru berada di 9 sampai 10 persen, mereka sudah di atas 15. Sesuaikan dulu itu baru bisa," kata Enny di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Digeber, 4 Ruas Tol Trans-Sumatera Siap Dilintasi

Selain itu, ia menambahkan, jalan tol sifatnya merupakan jalan alternatif. Artinya, di satu sisi masyarakat memiliki pilihan bila ingin bepergian ke suatu tempat, yaitu dengan menggunakan jalan nasional non-tol.

Namun, bila ingin menempuh waktu yang lebih cepat, mereka dapat menggunakan jalan bebas hambatan berbayar.

"Karena melihat dari sisi efektivitas waktu, saat ini kan sudah tersambung, ya Trans Jawa itu, sudah secara opportunity cost konsumen sudah masuk, artinya dia diantara membayar dengan efisiensi waktu yang diperoleh masih worthed lah, efisien," kata dia.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebelumnya mengatakan, tarif tol yang akan dihapuskan akan dibebankan kepada pajak.

"Saya menyadari akan ada banyak kritik dari rakyat bila tarif tol dihapuskan. Tapi mereka harus mengerti, bahkan jika mereka tidak membayar tarif tol, pemerintah harus membayarnya dari uang pembayar pajak. Pada akhirnya rakyat juga yang membayar melalui pemerintah," kata Mahathir dikutip dari Free Malaysia Today.

Ada empat ruas yang rencananya akan digratiskan yaitu Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (Sprint), Lebuhraya Shah Alam (Kesas) dan terowongan SMART di Kuala Lumpur.

Pakatan Harapan, koalisi pendukung pemerintahan, juga telah berunding dengan Gamuda Bhd, yang mengelola keempat ruas tersebut.

Kendati demikian, tidak sepenuhnya tarif tol gratis. Jalan tol tetap akan bertarif pada jam sibuk setiap harinya selama enam jam.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X