[POPULER PROPERTI] Perubahan Skema Subsidi dan Cara "Ngukur" Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), dan anggota TNI/Polri menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com, pada Jumat (22/2/2019).

Perubahan tersebut menyangkut batas maksimum pendapatan golongan sasaran FLPP untuk dapat mengakses rumah subsidi.

Artikel menarik lainnya adalah sosok Menteri BUMN Rini M Soemarno yang berkontribusi terhadap lompatan besar raksasa otomotif PT Astra International Tbk. 

Rini berhasil mengantarkan imperium bisnis rintisan William Soeryadjaya ini menjadi perusahaan terbuka pada 1990.

Berikutnya adalah bantahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait tudingan calon presiden 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua pada Minggu (17/2/2019) tentang impor air.

Dan terakhir adalah berita mengenai cara mengukur panjang jalan. Bagaimana pemerintah dapat mengukur secara presisi panjang jalan yang sudah dibangun?

Berikut ini berita selengkapnya:

1. Skema Baru, ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

Pembahasan mengenai skema pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) untuk aparatur sipil negara ( ASN) dan TNI/Polri melalui subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah rampung.

Terdapat perubahan batas maksimum penghasilan penerima bantuan subsidi KPR FLPP yang sebelumnya dari Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Heri Eko Purwanto mengonfirmasi hal itu kepada Kompas.com, Kamis (21/2/2019) malam.

"Penghasilan maksimum penerima subsidi FLPP Rp 8 juta," kata Heri.

Selanjutnya baca di sini Skema Baru, ASN Bergaji Rp 8 Juta Per Bulan Bisa Beli Rumah Subsidi

2. Rini M Soemarno, Sosok Penting dalam 62 Tahun Astra International

Menteri BUMN Rini M Soemarno menuturkan, dirinyalah yang dipercaya William Soeryadjaya untuk menyiapkan Astra International menjadi perusahaan publik dengan basis kinerja profesional.

"Saya ditawari Om, mau nggak join di Astra. Tapi saya nggak mau perusahaan keluarga. Soalnya, saya mau Astra International itu jadi perusahaan publik," kata Rini.

Astra International, imbuh Rini kepada William, harus betul-betul dikelola secara profesional.

Saat itu, dia merasa, masuk ke perusahaan keluarga dianggap tidak pas, mengingat pengalaman kerja profesional sebelumnya di Citibank.

Selengkapnya ada di sini: Rini M Soemarno, Sosok Penting Perjalanan 62 Tahun Astra International

3. Basuki: Kita Surplus, Buat Apa Impor Air?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, Indonesia tidak pernah melakukan impor air dari luar negeri.

Menurut dia, selama ini sumber daya air di dalam negeri sudah cukup melimpah.

"Sepengetahuan saya, saya itu tidak pernah impor air. Enggak pernah, orang kita ini kelebihan (surplus) air, orang banjir," kata Basuki di Bandung, Selasa (19/2/2019).

Basuki menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat putaran kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Saat itu, Prabowo menyatakan, suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor.

Berikutnya bisa diklik tautan ini Basuki: Kita Surplus, buat Apa Impor Air?

4. 1.070 Kilometer Jalan Tol Dikebut Tahun Ini

Guna mengejar target 4.119 kilometer jalan terbangun tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan beberapa strategi.

Satu di antaranya adalah mempercepat pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang dikerjakan oleh pemerintah, dan swasta.

Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto menargetkan 1.070 kilometer jalan tol terbangun.

Pembangunan infrastruktur konektivitas ini untuk mendukung efisiensi dan meningkatkan daya saing Nasional.

"Sehingga sampai akhir tahu ini, total jalan tol terbangun dalam rentang 2015-2019 menjadi 1.852 kilometer," kata Sugiyartanto, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Selengkapnya ada di sini 1.070 Kilometer Jalan Tol Dikebut Tahun Ini

5. Begini Lho, Cara Mengukur Jalan...

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, dalam tiga tahun terakhir sejak 2015 hingga 2018, sepanjang 3.387 kilometer jalan nasional sudah dibangun dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Bagaimana cara kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono tersebut mengukurnya hingga dihasilkan angka presisi panjang jalan?

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto punya jawabannya. Dia menjelaskan, pengukuran panjang jalan dilakukan dengan menggunakan alat bernama odometer.

Alat ini juga biasa digunakan untuk mengukur jarak yang dilalui oleh kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor. Komponen alat ini bisa berupa elektronik dan mekanis, atau kombinasi dari keduanya.

Selain itu, pengukuran panjang suatu jalan juga bisa menggunakan roll meter yang biasa digunakan sehari-hari untuk mengukur panjang suatu benda.

Namun, untuk mengukur panjang jalan, satuannya diubah dalam skala kilometer dan ditempatkan di mobil yang sudah diatur untuk pengukuran tersebut.

Untuk mendapatkan penjelasan rinci, bisa membaca tautan ini Begini Lho, Cara Mengukur Jalan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.