Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Utang Rp 4,2 Triliun Bangun 12 Bali Baru

Kompas.com - 16/02/2019, 15:00 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan infrastruktur di 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Bali Baru pada 2019 membutuhkan anggaran cukup besar.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendapatkan dana tambahan berupa pinjaman dari Bank Dunia senilai 300 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,2 triliun.

“Ada tambahan dana loan dari Bank Dunia melalui Integrated Tourism Developmnet Program. Mulai aktif 2019, jumlahnya 300 juta dollar AS. Itu untuk fisik semua,” ucap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk lima tahun ke depan dengan pembagian secara proporsional untuk Kementerian PUPR sebesar 80 persen, kemudian 20 persen sisanya untuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk kementerian PUPR, Hadi menuturkan, utang itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, pengairan, program sanitasi, dan penanganan sampah.

Baca juga: Infrastruktur 12 Bali Baru Telan Rp 3,8 Triliun

Pelaksanaannya melibatkan empat organisasi, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Sumber Daya Air.

“Itu untuk empat ditjen tadi, untuk mengerjakan di 12 KSPN. Waktunya bisa untuk lima tahun ke depan, jadi enggak setahun hangus,” ujar Hadi.

Sementara jatah Kemenpar akan dimanfaatkan untuk pembangunan pusat-pusat kerajinan, makanan, dan oleh-oleh, serta sarana penunjang lain.

Ada pula yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata.

Adapun bagi BKPM, pinjaman itu dipakai untuk mempromosikan 12 KSPN tersebut beserta berbagai fasilitas yang dibangun dan kegiatan wisata.

“Jadi Kementerian PUPR infrastrukturnya, Kemenpar untuk SDM-nya dan pusat-pusat kerajinan, dan BKPM dana promosinya. Kami mendapat dana dari 80 sampai 90 persen karena infrastruktur paling mahal,” kata Hadi.

Adapun 12 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Toraja, dan Mandeh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau