Pemerintah Utang Rp 4,2 Triliun Bangun 12 Bali Baru

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendapatkan dana tambahan berupa pinjaman dari Bank Dunia senilai 300 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,2 triliun.

“Ada tambahan dana loan dari Bank Dunia melalui Integrated Tourism Developmnet Program. Mulai aktif 2019, jumlahnya 300 juta dollar AS. Itu untuk fisik semua,” ucap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk lima tahun ke depan dengan pembagian secara proporsional untuk Kementerian PUPR sebesar 80 persen, kemudian 20 persen sisanya untuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk kementerian PUPR, Hadi menuturkan, utang itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, pengairan, program sanitasi, dan penanganan sampah.

Pelaksanaannya melibatkan empat organisasi, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Sumber Daya Air.

“Itu untuk empat ditjen tadi, untuk mengerjakan di 12 KSPN. Waktunya bisa untuk lima tahun ke depan, jadi enggak setahun hangus,” ujar Hadi.

Sementara jatah Kemenpar akan dimanfaatkan untuk pembangunan pusat-pusat kerajinan, makanan, dan oleh-oleh, serta sarana penunjang lain.

Ada pula yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata.

Adapun bagi BKPM, pinjaman itu dipakai untuk mempromosikan 12 KSPN tersebut beserta berbagai fasilitas yang dibangun dan kegiatan wisata.

“Jadi Kementerian PUPR infrastrukturnya, Kemenpar untuk SDM-nya dan pusat-pusat kerajinan, dan BKPM dana promosinya. Kami mendapat dana dari 80 sampai 90 persen karena infrastruktur paling mahal,” kata Hadi.

Adapun 12 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Toraja, dan Mandeh.