Ahli Finansial Kementerian PUPR Dikumpulkan di Satu Ditjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembiayaan infrastruktur yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini belum cukup didukung ahli finansial.

Hanya beberapa direktorat jenderal di Kementerian PUPR yang telah memiliki ahli finansial mumpuni yang mampu menarik investor untuk menanamkan investasi.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejauh ini direktorat yang telah memiliki sistem pembiayaan infrastruktur yang cukup baik yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Baca juga: Kepala Daerah, Kunci Keberhasilan Pembangunan

"BPJT yang lari, BPP-SPAM (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum) terseok-seok, Ditjen SDA enggak punya," kata Basuki di kantornya, Rabu (13/2/2019).

"Bahkan bikin PLTMH saja, seperti Bendung Serayu dan Brantas, dua tahun baru putus," imbuh Basuki.

Oleh karena itu, saat ini Basuki telah memperbesar tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dengan mengubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan.

Dengan perubahan tersebut, ia mengumpulkan seluruh ahli finansial yang ada di Kementerian PUPR di dalam satu direktorat.

"Termasuk Pak Herry TZ (mantan Kepala BPJT) di sana itu. Siapa di PU yang ahli financing? Paling Pak Herry TZ. Saya diskusi dengna Menkeu 'mbak, gimana kalau ini (digabung)', nah beliau dukung. Jadi bukan memperkecil tapi memperbesar Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan," tutur Basuki.

Serah terima jabatan orang nomor satu di direktorat jenderal tersebut juga telah dilaksanakan pada Jumat (8/2/2019) lalu.

Eko Djoeli Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan ditunjuk sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan.