Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembagian Kualifikasi Penyebab Turunnya Jumlah Kontraktor Besar

Kompas.com - 28/01/2019, 09:45 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembagian kualifikasi kontraktor dinilai menjadi penyebab menurunnya jumlah kontraktor besar. Meski demikian, pada saat yang sama terjadi peningkatan kontraktor kecil dan menengah.

Pada kurun 2015-2018, jumlah kontraktor besar turun 15 persen. Namun pada medio yang sama terjadi peningkatan kontraktor kecil 14 persen dan menengah 35 persen.

Pembagian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan Permen PU Nomor 08 tahun 2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

"Kalau kemarin kan baru kecil dan non kecil, kalau sekarang sudah jelas. Mau main dimana, pinter-pinternya kontraktor dan konsultan sekarang mau main dimana," kata Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) John Paulus Pantouw kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Baca juga: Akurasi Data Tenaga Kerja Konstruksi Penting untuk Pemetaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebut dia, telah mengatur kewajiban pemerintah untuk melakukan tender pada setiap proyek yang akan dikerjakan.

Dengan demikian, hal tersebut semakin memberikan peluang bagi kontraktor swasta untuk bisa mendapatkan kue proyek dari pemerintah.

Kontraktor swasta kecil maupun menengah juga tak perlu khawatir harus berebut proyek dengan kontraktor besar. Sebab, di dalam permen yang baru telah diatur kualifikasi yang harus dipenuhi setiap kontraktor.

"Kalau PSN itu kan yang ditugaskan BUMN-nya, otomatis BUMN-nya itu selain sebagai investor, dia juga mengerjakan sendiri proyek-proyek itu," kata John.

Ilustrasi.www.shutterstock.com Ilustrasi.
"Tapi kalau tender langsung, memang terjadi pengurangan karena banyak PSN, yang mana nilainya cukup besar. Dan kapabiliti kontraktor-kontraktor kita untuk nilai proyek seperti itu harus diakui (masih sedikit). Tapi sebetulnya untuk yang di bawah ini sebetulnya masih banyak peluang," imbuh John.

Kualifikasi

Jumlah kontraktor yang tercatat di Kementerian PUPR pada 2018 sebanyak 136.662 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 116.026 di antaranya merupakan perusahaan kecil yang terbagi ke dalam tiga sub kualifikasi.

Baca juga: Menjawab JK, Ini Komparasi Ongkos Konstruksi LRT Dalam dan Luar Negeri

Sub kualifikasi K-1 dengan nilai paket pekerjaan yang dapat dikerjakan hingga Rp 1 milyar sebanyak 86.870 perusahaan; dan sub kualifikasi K-2 dengan nilai paket pekerjaan yang dapat dikerjakan hingga Rp 1,75 miliar sebanyak 12.854 perusahaan.

Terakhir, sub kualifikasi K-3 dengan nilai paket pekerjaan yang dapat dikerjakan hingga Rp 2,5 miliar sebanyak 16.302 perusahaan.

Sementara jumlah kontraktor kualifikasi menengah berjumlah 19.004 perusahaan yang terbagi dua sub kualifikasi.

Sub kualifikasi M-1 dengan nilai proyek yang dapat dikerjakan hingga Rp 10 miliar sebanyak 15.047 perusahaan; dan sub kualifikasi M-2 dengan nilai proyek yang dapat dikerjakan hingga Rp 50 miliar sebanyak 3.957 perusahaan.

Adapun kontraktor kualifikasi besar berjumlah 1.632 perusahaan yang terbagi dua sub kualifikasi yakni B-1 dapat mengerjakan proyek senilai hingga Rp 250 miliar dan B-2 yang dapat melaksanakan proyek konstruksi dengan nilai tidak terbatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar 'Roadshow'

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar "Roadshow"

Hunian
Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Berita
Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Tips
Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

Berita
Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Tips
Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tahun 2024, Metland Bidik 'Marketing Sales' Rp 1,9 Triliun

Tahun 2024, Metland Bidik "Marketing Sales" Rp 1,9 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Berita
Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com