Pemerintah Manfaatkan Data Kependudukan Percepatan Sertifikasi

Kompas.com - 25/01/2019, 22:30 WIB
Penandatanganan kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pemanfaatan data kependudukan, Jumat (25/1/2019). Kompas.com / Dani PrabowoPenandatanganan kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pemanfaatan data kependudukan, Jumat (25/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Padahal pada saat yang sama percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan pemerintah.

Hingga kini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat baru sekitar 500.000 orang. Sementara, jumlah tenaga kerja sektor ini mencapai 8,1 juta orang.

Persoalan timbul ketika data pendukung yang diperlukan untuk proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri asli tenaga kerja.

Misalnya, nomor induk kependudukan (NIK) yang sama, namun foto tenaga kerja berbeda dengan pemilik NIK sebenarnya.

Hal ini membuat proses sertifikasi berjalan lebih lamban karena petugas harus melakukan verifikasi ulang secara manual.

"Ini yang mengakibatkan proses registrasi tenaga kerja konstruksi menjadi lebih lama karena perlu validasi sebelum input ke dalam sistem," ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam sambutan yang dibacakan Sesditjen Bina Konstruksi Yaya Supriyatna, di Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Tidak Semua Sarjana Teknik Siap Kerja, Harus Ikut Sertifikasi

Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memanfaatkan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam mendukung proses verifikasi tersebut.

Dengan kerja sama ini, diharapkan sistem informasi tenaga kerja konstruksi dapat lebih disempurnakan.

Selain itu, sistem tersebut juga dapat menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi.

Dengan demikian, sistem tersebut dapat menjadi acuan bagi smeua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X