Jababeka Bantah Hotel dan Villa di Tanjung Lesung Langgar Tata Ruang

Kompas.com - 02/01/2019, 15:25 WIB
Pantauan udara garis pantai di kawasan Banten yang terdampak tsunami dari pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik maskapai Susi Air, Minggu (23/12/2018). Bencana tersebut menimbulkan ratusan korban jiwa, sebagian luka-luka dan korban hilang serta kerusakan pada gedung-gedung, permukiman hingga kapal nelayanPenanganan darurat dampak bencana terus dilakukan pihak BNPB bersama TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU Pera, Kementerian ESDM, dan embaga terkait terus bersama pemerintah daerah. KOMPAS/RIZA FATHONIPantauan udara garis pantai di kawasan Banten yang terdampak tsunami dari pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik maskapai Susi Air, Minggu (23/12/2018). Bencana tersebut menimbulkan ratusan korban jiwa, sebagian luka-luka dan korban hilang serta kerusakan pada gedung-gedung, permukiman hingga kapal nelayanPenanganan darurat dampak bencana terus dilakukan pihak BNPB bersama TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU Pera, Kementerian ESDM, dan embaga terkait terus bersama pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO dan Founder PT Jababeka Tbk SD Darmono membantah, hotel dan villa yang dibangun di kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung melanggar aturan tata ruang.

KEK Tanjung Lesung seluas 1.500 hektar dikembangkan dan dikelola PT Banten West Java Tourism Developmet, yang merupakan anak usaha dari Jababeka.

Menurut Darmono, saat hotel dan villa itu dibangun beberapa tahun lalu, lokasinya berjarak 100 meter dari garis sepadan pantai. Hal itu sudah sesuai dengan aturan dalam UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007.

"Tapi kan terjadi abrasi, terjadi erosi, sehingga (lama kelamaan) itu menjadi mendekat," kata Darmono menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (2/1/2018).

Baca juga: Basuki Menduga Semua Bangunan Terdampak Tsunami Melanggar Tata Ruang

Ia menilai, kebanyakan bangunan yang terkena dampak tsunami di Selat Sunda adalah bangunan semi permanen berupa kios yang kerap dimanfaatkan untuk persiapan snorkeling.

"Kan itu memang harus dekat dengan pantai, enggak bisa jauh, enggak bisa lebih dari 100 meter. Bisa (lebih jauh), tapi harus siap pakai, segera jalan kan," kata dia.

Darmono memastikan, hotel dan villa yang rusak akan direlokasi dan dibangun kembali. Relokasi akan mempertimbangkan aspek keselamatan sesuai dengan aturan di dalam perundang-undangan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebut ada indikasi pelanggaran tata ruang atas bangunan yang rusak.

Letak bangunan tersebut berada dekat dengan bibir pantai, bahkan beberapa hanya berjarak sekitar lima meter saja. Keberadaan bangunan tersebut salah bila merujuk UU Tata Ruang.

Namun, Basuki mengaku, tak bisa menindak bangunan yang melanggar karena wewenang itu berada di ranah Kementerian ATR/BPN.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X