Kaleidoskop 2018: Pecah Telor, Program Sejuta Rumah Tembus Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dicanangkan pada 2015 lalu, untuk pertama kalinya capaian program satu juta rumah dapat melebihi target yang direncanakan pemerintah.

Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kontribusi pengembang paling tinggi. Baik itu untuk hunian non subsidi maupun hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data per 24 Desember 2018, rumah yang telah dibangun mencapai 1.114.608 unit. Jumlah ini tentu masih bisa bertambah sebab penghitungan data belum mencapai akhir tahun.

Adapun dari capaian sementara, sekitar 69 persen atau 767.628 unit merupakan hunian yang dibangun bagi kalangan MBR. Sementara, hunian non MBR sebanyak 346.980 unit atau sekitar 31 persen.

Baca juga: Panangian: Program Sejuta Rumah Harus Digarap Lebih Transparan

"Tantangan yang harus diselesaikan adalah segera dibentuk land banking dan percepatan implementasi regulasi di daerah khususnya tentang perizinan pembangunan rumah untuk MBR," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada Kompas.com, Selasa (1/1/2019).

Masih merujuk data, kontribusi pengembang baik dalam penyediaan hunian MBR maupun non MBR paling tinggi.

Untuk hunian non MBR, misalnya, jumlah hunian yang dibangun pengembang mencapai 290.656 unit. Sementara, yang dibangun masyarakat hanya 56.324 unit.

Sementara, hunian MBR yang dibangun pengembang mencapai 447.364 unit. Kementerian PUPR sendiri hanya membangun 199.051 unit baik melalui program rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, maupun rumah swadaya.

Pembangunan sisanya dilakukan kementerian/lembaga lain sebanyak 111.821 unit yang terdiri atas rusunawa, BSPS PB dan BSPS PK.

Di samping itu ada juga hunian MBR yang dibangun dari dana corporate soscial respocibility (458 unit) dan masyarakat sendiri (8.934 unit).

Khalawi menambahkan, pada tahun ini pemerintah berencana meningkatkan kembali capaian program satu juta rumah.

Diharapkan pada akhir tahun nanti jumlah rumah yang dibangun dapat melebihi tahun 2018.

Selain mendorong perecepatan impelementasi regulasi di daerah yang memudahkan MBR serta pembentukan bank tanah, pemerintah juga akan terus mendorong berbagai skema kerjasama pembiayaan yang akan membuat masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan hunian.

"Seperti KPBU, KPR mikro dan mendorong pembangunan rumah masyarakat berbasis komunitas," tutup Khalawi.