Bandung dan Surabaya Belum Pantas Disebut "Smart City"

Kompas.com - 13/11/2018, 20:00 WIB
ilustrasi kota Freepik/ Evening_taoilustrasi kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Bandung dan Surabaya belum layak disebut sebagai smart city atau kota pintar.

Hal ini karena dua kota tersebut belum bisa memberikan solusi mendasar bagi permasalahan kota pada umumnya.

"Saya kira masih terlalu jauh baik Surabaya maupun Bandung belum bisa memberikan solusi mendasar, contohnya seperti sistem transportasi massal," Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro kepada Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

"Bandung dengan 3,5 juta penduduk dan Surabaya dengan 4 juta belum mempunyai sistem angkutan transit massal yang mumpuni," imbuh dia.

Baca juga: Smart City di Indonesia Baru Sebatas Slogan

Menurut Bernie, kedua kota tersebut baru memulai pelayanan warga yang berbasis teknologi atau internet, sehingga banyak pelayanan masyarakat yang menjadi lebih efisien.

Kedua kota itu, lanjut Bernardus, baru memulai perencanaan pekerjaan manajemen berbasis teknologi informasi saja.

Bernie memberikan contoh bagaimana sebuah kota dapat dikatakan sebagai smart city, adalah kota dengan perlintasan sejajar antara jalur kereta api dengan jalur pejalan kaki dan motor diminimalisasi, sehingga tidak saling bertabrakan.

"Itu smart," ucap Bernie.

Contoh lainnya adalah bagaimana mengelola sistem manajamen air bersih dan air limbah dalam satu tempat. Hal ini dapat menekan biaya pembangunan sekaligus pengelolaan limbah.

"Sehingga kota itu bisa menciptakan tempat yang lebih sustainable dalam hal air," imbuh dia.

Selain itu, beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan juga belum menjamin sebuah kota dapat disebut sebagai kota pintar. Contohnya adalah inovasi pembayaran angkutan umum dengan sampah di Surabaya.

Menurut Bernie langkah tersebut sangat inovatif namun belum bisa memenuhi persyaratan sebuah kota dapat disebut sebagai smart city.

Konsep kota pintar sebenarnya jauh lebih besar dibanding dari sekadar pelayanan berbasis IT. Konsep ini mencakup perencanaan fisik, ada desain, kebijakan pemerintah, hingga pendanaan, dan lain sebagainya.

"Kalau kemudian inovasi tersebut malah jadi mahal, atau nilai ekonomisnya dalam jangka panjang tidak tercapai, atau malah membebani APBD, maka tidak smart," pungkas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X