Tol Trans Sumatera, Antara "Sirip Ikan" dan Jalur Distribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tol Trans Sumatera diyakini bakal menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Untuk itu, pemerintah memutiskan untuk mengembangkan tol ini sepanjang 2.704 kilometer yang terbagi ke dalam 24 ruas.

Namun ruas yang meenjadi prioritas untuk dibangun, sepanjang 1.480 kilometer.

Untuk merealisasikan Tol Trans Sumatera, Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN karya untuk menggarap seluruh ruas ini.

Mekanisme penunjukkan langsung pun dilakukan, lantaran sebelumnya tol ini kurang menarik minat investor dan dinilai belum layak secara finansial.

"Kenapa swasta enggak mau? Ya ngelihatnya kayak begini, kapan mau kembalinya. Makanya kita diberikan penugasan, diberikan jaminan atas utang yang nanti timbul oleh Hutama Karya," kata Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: 11 Ruas Tol Trans Sumatera Butuh Rp 250,5 Triliun

Meski secara finansial belum layak dan banyak investor yang tidak mau berinvestasi dalam membangun jalan tol ini, namun Bintang mengklaim, kehadiran tol ini telah banyak membawa perubahan besar.

Sebagai contoh, ketika ruas Medan-Binjai belum dibangun, harga lahan di sana hanya sekitar Rp 200.000 per meter persegi.

"Sekarang kalau kita mau beli di sana, tidak ada yang mau kurang dari Rp 2 juta per meter persegi. Enggak setahun lho itu naik sepuluh kali lipat," ujar Bintang.

Direktur HC dan Pengembangan Putut Ariwibowo menambahkan, sebelum jalan tol hadir, pola distribusi orang dan barang hanya terpusat di kota-kota yang memiliki akses jalan yang baik.