Desember 2018, Huntara Korban Gempa Sulteng Bisa Dihuni Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang membangun 1.200 hunian sementara (huntara) untuk korban gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Pembangunan huntara ditargetkan selesai secara bertahap dan bisa dihuni mulai pertengahan Desember 2018.

Keberadaan huntara digunakan sebagai tempat transit pengungsi dari tenda sampai hunian tetap dan relokasi permukiman permanen selesai.

Saat meninjau lokasi pembangunan huntara di kawasan Petobo, Palu, Sulteng, Rabu (24/10/2018), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, 1.200 unit huntara yang dibangun pada tahap pertama ini diproyeksikan bisa menampung 14.400 keluarga.

Huntara dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik. Setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga.

Baca juga: 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Sulteng

"Rencananya pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara," ujar Basuki melalui keterangan tertulis, Kamis (25/10/2018).

Dia menuturkan, percepatan pembangunan huntara dilakukan dengan cara menambah tenaga kerja oleh masing-masing kontraktor dari BUMN Karya sehingga waktu pengerjaannya bisa ditambah hingga malam hari dengan sistem shift.

Untuk lokasi huntara di daerah Petobo, menurut Basuki, akan dibangun 70 unit dan sudah mulai berdiri 4 unit yang sedang diselesaikan.

Penambahan jumlah unit huntara yang dibangun akan dilakukan sesuai perkembangan data pengungsi yang membutuhkannya.

Adapun biaya pembangunan huntara sekitar Rp 500 juta per unit. Di dalamnya dilengkapi 4 toilet, 4 kamar mandi, septic tank, tempat mencuci, dapur, dan dilengkapi listrik 450 watt untuk setiap unit.

"Untuk pemasangan listrik dan pembayarannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan PLN. Pasti ada kebijakan tersendiri untuk membantu pengungsi," imbuh Basuki.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, proses menghuni huntara itu akan dilakukan secara bertahap tanpa menunggu semua unit selesai dibangun.

Tujuannya untuk mempercepat pemindahan pengungsi dari tenda yang kondisinya kurang layak dan sebentar lagi akan memasuki musim hujan.

Nantinya huntara dibangun dengan sistem klaster di lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa.

Baca juga: Pembangunan Huntara Ditargetkan Rampung Dua Bulan

Setiap klaster terdiri dari 10 unit huntara (120 bilik). Selain itu, akan dibangun pula satu sekolah PAUD dan SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga, serta tempat parkir sepeda motor.

Mengenai konstruksi, huntara juga dirancang tahan gempa dan bisa mengakomodasi cuaca Kota Palu yang panas karena berada di garis khatulistiwa. Konstruksinya menggunakan baja ringan dengan dinding berbahan glassfiber reinforced cement (GRC).

 "Kami buat senyaman mungkin karena digunakan dalam jangka waktu cukup lama untuk 1 hingga 2 tahun sambil menunggu sampai relokasi hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai," tutur Arie.

Adapun pembersihan kota sudah selesai sekitar 65 persen, tetapi kondisi dan tingkat kesulitan yang dihadapi di setiap area berbeda.

Sedangkan untuk rehabilitasi fasilitas publik, ujar Arie, Kementerian PUPR saat ini sedang menyelesaikan laporan verifikasi teknis atas kondisi kelayakan bangunan untuk digunakan.

Dari hasil verifikasi misalnya RSUD Anutapura, kondisi strukturnya sudah tidak bagus dan rusak berat harus diganti bangunan baru.

Sementara RSUD Undata kerusakannya ringan, jadi hanya perbaikan-perbaikan arsitektural jadi sudah diaudit semua.

"Lalu ada Kampus IAIN yang terkena tsunami, hanya satu bangunan yang rusak berat, yakni Gedung Dakwah lama yang roboh dan akan dibangun baru," jelas Arie.