JAKARTA, KOMPAS.com - Tol Depok-Antasari atau lebih dikenal Desari memiliki cerita cukup panjang sebelum akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo, Kamis (27/9/2018) sore.
Kendati baru Seksi I Antasari-Brigif sepanjang 5,8 kilometer yang diresmikan, jalan bebas hambatan ini akan menjadi cikal bakal alternatif bagi masyarakat yang ingin pergi ke Bogor, selain lewat Tol Jagorawi.
Rencana pembangunan jalan tol ini sebenarnya telah dimulai pada 2005 atau pada masa pemerintahan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca juga: BTN Gelar Akad Kredit Massal
Saat itu, PT Citra Waspphutowa menjadi konsorsium memenangkan lelang pengusahaan proyek ini.
Konsorsium tersebut terdiri atas PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (62,5 persen), PT Waskita Toll Road (25 persen), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (12,5 persen).
Kemudian pada 2006, konsorsium dan pemerintah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebagai tanda dimulainya pekerjaan proyek ini.
Semula, pekerjaan proyek ini ditargetkan selesai selama tiga tahun dan dapat beroperasi pada 2009. Namun dalam realisasinya proyek ini tak berjalan sesuai harapan lantaran proses pembebasan lahan yang cukup sulit.
Bahkan, pada 2010 dilakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan jalan tol ini. Akhirnya restatement perjanjian pengusahaan jalan tol kembali dibuat pada 7 Juni 2011.
Meski demikian, hal itu tidak serta merta membuat proyek ini langsung berjalan mulus.
Setelah pemerintahan berganti, Presiden Joko Widodo akhirnye menetapkan Tol Desari sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) pada 2015. Rupanya, upaya tersebut berbuah manis.
Proses pembebasan lahan pun berjalan lebih cepat.
Baca juga: Tarif Tol Desari Diperkirakan Rp 1.500 Per Kilometer
"Jadi ini baru mulai 2015, dan tiga tahun selesai," kata Manajer Umum dan SDM PT Citra Waspphutowa Suharno di Jakarta, Kamis (28/9/2018).
Pada 12 Agustus 2016, pemerintah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Jalan Tol Depok-Antasari Seksi 1 Antasari-Brigif.
Setelah itu, hanya butuh waktu 13 bulan bagi konsorsium menyelesaikan pekerjaannya hingga akhirnya diresmikan Presiden, kemarin.
Kehadiran Tol Desari diharapkan dapat mempercepat mobilitas kendaraan barang dan orang yang ingin bepergian dari Jakarta ke Depok.
Selama ini, masyarakat yang ingin bepergian ke Depok menggunakan jalan arteri yang ada. Kalau pun ingin mengakses tol, satu-satunya yang ada hanyalah Tol Jagorawi.
"Kita harapkan ini nanti akan mempercepat mobilitas orang atau barang dari Jakarta menuju ke Depok," kata Presiden Jokowi.
Secara keseluruhan, panjang tol ini dirancang sepanjang 21,6 kilometer dan terbagi ke dalam tiga seksi. Seksi I yang diresmikan yaitu Antasari-Brigif sepanjang 5,8 kilometer.
Seksi dua terbagi ke dalam dua seksi, yaitu Seksi IIA Brigif-Krukut sepanjang 2,7 kilometer. Saat ini proses pembebasan tanah untuk seksi ini telah mencapai 99,94 persen dan pekerjaan fisiknya 68,10 persen. Konsorsium menargetkan penyelesaian seksi ini pada akhir 2018.
Sementara Seksi IIB sepanjang 3,6 kilometer terbentang dari Krukut hingga Sawangan. Saat ini proses pengadaan tanahnya telah mencapai 36,86 persen dan fisiknya 0,90 persen.
Seluruh pekerjaan konstruksi seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2019.
Adapun Seksi III Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer saat ini masih dalam tahap persiapan pengadaan tanah.
Untuk sementara, masyarakat yang ingin melewati Tol Desari dapat menikmatinya tanpa tarif alias gratis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga kini masih merumuskan besaran tarif yang akan diterapkan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, tarif yang berlaku tidak akan memberatkan masyarakat.
Pasalnya, ia meyakini, bahwa jalan bebas hambatan ini akan menjadi alternatif komuter bagi mereka yang selama ini melewati Tol Jagorawi maupun arteri Depok-Lenteng Agung-Tanjung Barat-Pasar Minggu.
"Berapa tarif sekarang ini, kita memang berusaha meringankan logistik terutama. Tapi kalau di dalam kota ini tidak hanya logistik tapi commuter yang banyak. Kita akan coba maksimal Rp 1.500 per kilometer maksimal," kata Basuki.
Besaran tarif tersebut juga mempertimbangkan nilai pengembalian investasi berdasarkan masa konsesi selama 40 tahun dan besarnya investasi yang dikeluarkan konsorsium, yaitu sebesar Rp 4,9 triliun.
Terlebih, ada rencana untuk memperpanjang trase tol sampai ke Salabenda, Bogor, Jawa Barat. Basuki memprediksi, investasi yang harus dikeluarkan konsorsium akan naik hingga mencapai Rp 6,8 triliun.
Saat ini, pembahasan terkait adendum PPJT masih terus dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha. PPJT tersebut akan menjadi payung hukum dalam ekseskusi perpanjangan tersebut.
"Ya harus (selesai pembahasannya tahun ini)," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.