Tak Mampu Sediakan Seluruh Rumah Rakyat, Pemerintah Gandeng Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memiliki keterbatasan dalam penyediaan rumah rakyat layak huni.

Kendati telah memiliki program Satu Juta Rumah, namun kendala yang dihadapi demikian kompleks. Tak cuma masalah ketersediaan lahan, juga pendanaan.

Baca juga: Program Sejuta Rumah, Nafsu Besar Uang Kurang

"Ada banyak masalah dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Pemerintah hanya mampu maksimal 20 persen, salah satunya melalui pembangunan rusunawa," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid dalam seminar bertema Efektivitas Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Susun, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala, pemerintah menyiasatinya dengan program-program pendukung. Sebut saja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Program tersebut juga ditujukan untuk lebih mempercepat penyediaan perumahan. Selebihnya, pemerintah mengharapkan peran swasta untuk ikut membangun.

Pengembang swasta diajak ikut serta karena memiliki pasokan lahan, sumber daya manusia terampil, dan juga pendanaan.

"Kami butuh peran swasta untuk ikut membangun, baik untuk masyarakat mampu maupun yang berpenghasilan rendah (MBR)," kata Khalawi.

Untuk diketahui, sampai Agustus 2018, capaian program Satu Juta Rumah pada tahun ini baru mencapai 582.638 unit. Capaian tersebut masih jauh dari target yang hendak dicapai tahun ini.

Dari total jumlah unit terbangun, 68 persen di antaranya atau sekitar 396.194 unit merupakan perumahan untuk MBR.

Sementara 32 persen sisanya atau sekitar 186.444 unit merupakan rumah bagi kalangan non MBR.